Pemkot Usulkan Tujuh Program
TANGERANG, SNOL—Pemerintah Kota Tangerang mengusulkan tujuh program skala prioritas kepada Pemerintah Pusat. Ketujuh program itu diharapkan dapat diakomodir dalam APBN 2016 mendatang.
Program-program yang dimaksud adalah, pengurangan kemacetan DKI Jakarta-Tangerang & bandara, penanganan banjir Kota Tangerang, program penyediaan perumahan warga, wisata kota lama dan sungai Cisadane, pemanfaatan tanah milik pemerintah pusat di Kota Tangerang, program pengendalian inflasi daerah dan kebijakan anggaran.
“Usulan itu untuk revitaliasi Kota Tangerang,” ujar Walikota Tangerang Arief R Wismansyah saat membuka pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2016 di Ruang Akhlaqul Karimah, Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Kamis (19/3).
Arief menuturkan, usulan berbagai program tersebut telah diselaraskan dengan program Pemerintah Pusat sehingga diharapkan dapat diterima. “Bentuknya bisa jadi kegiatan, pemerintah pusat yang menjalankan, kita yang memfasilitasi,” ujarnya ketika ditemui usai kegiatan.
Dijabarkannya, untuk program mengurai kemacetan, Pemkot Tangerang mengusulkan pembangunan stasiun terpadu Tangerang. “Dengan adanya stasiun terpadu ini, masyarakat Kota Tangerang dan sekitarnya yang ingin bepergian ke luar daerah tidak perlu lagi melalui Jakarta,” terangnya. Usulan pemecah kemacetan lainnya adalah pembangunan tol Kunciran-Bandara. Usulan ini diajukan lantaran sampai saat ini tidak ada jalan nasional yang menuju bandara. “Nanti dibangun frontage di kiri dan kanan, ini bisa menjadi alternatif jalan nasional menuju Bandara Soekarno-Hatta,” terangnya. Program lainnya adalah pembangunan Light Rail Transit (LRT) serta kampung haji.
Sementara dalam upaya penanggulangan banjir, Pemkot mengusulkan pembuatan turab, tanggul, normalisasi kali, pembuatan pompa, rumah pompa dan pintu air.
Sedangkan untuk pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat, dia mengharapkan agar Pemerintah Pusat membangun perumahan baik dalam bentuk rusunawa maupun rusunami. Adapun terkait program wisata kota lama bertujuan menarik wisatawan daerah sekitar. “Ada sekitar 3 juta warga DKI yang berkunjung ke Banten, nah saya kira Kota Tangerang jangan hanya dilintasi saja. Hitung saja kalau mereka juga mampir di Kota Tangerang dan menghabiskan Rp 100 ribu sudah berapa?”jelasnya.
Untuk usulan pemanfaatan aset milik Pemerintah Pusat di Kota Tangerang, Walikota menyatakan hal ini berpedoman luasnya lahan tidur milik Departemen Kehakiman di Kota Tangerang. “Lahan ini bisa dimanfaatkan menjadi ruang terbuka hijau,” terangnya. Sedangkan mengenai program pengendalian inflasi, diharapkan agar dapat mengurangi tingginya nilai inflasi di Kota Tangerang.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Tangerang, Hapipi mengatakan, pihaknya tidak ingin kisruh yang terjadi antara DPRD DKI dan Gubernur Ahok terjadi di Kota Tangerang. Untuk itu, jelasnya perlu dilakukan sinergi dengan pihak eksekutif dalam pembahasan program.
“Kami mengharapkan agar hubungan terjalin secara harmonis sehingga penyelesaian pembahasan program bisa sesuai tepat waktu,” terang politisi Partai Golkar ini. Namun begitu jelasnya hal itu tentu harus sesuai dengan ketentuan. (made)