Ribuan Ruang Kelas Sekolah Rusak Bertebaran di Banten
SERANG,SNOL Pemerintah Kabupaten/Kota maupun Pemprov Banten, ternyata belum mampu memenuhi secara total kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan. Salah satunya ruang kelas (RK) untuk kegiatan belajar.
Hingga kini wilayah pemekaran dari Provinsi Jawa Barat tersebut masih kekurangan 10.529 RK. Kebutuhan RK untuk SMP se Banten sebanyak 14.746, sementara yang tersedia baru 11.864 RK, kekuran-gannya sekitar 3.881 RK. Sedangkan untuk sekolah SMA/SMK kebutuhan ruang kelas sebanyak 15.120 RK, namun yang ada saat ini baru 8.472 RK. Jadi kekurangannya sekitar 6.648 RK.
Kebutuhan ruang kelas semakin bertambah, dikarenakan saat ini banyak ruang kelas dari SD, SMP, hingga SMA mengalami kerusakan dan keadaannya memprihatinkan.
“Dari total 36.065 ruang kelas untuk SD, sebanyak 3.013 RK sudah mengalami rusak berat, 17.459 RK rusak ringan, dan 15.593 RK masih dalam kondisi baik,” kata Teddy Rukman, Sekretaris Dinas Pendidikan (Dindik) Provinsi Banten, Selasa (20/01).
Sebanyak 3.013 kelas yang rusak berat merupakan ruang kelas SD. Jika ditotal rusak ringan dan rusak berat, paling banyak berada di Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, dan daerah Banten Selatan, seperti Kabupaten Pandegelang dan Kabupaten Lebak.
Sedangkan SMP, dari total 11.389 RK, hampir setengahnya mengalami kerusakan. Setidaknya ada 821 ruang kelas rusak berat dan 4.584 rusak ringan, Sisanya 5.993 RK masih dalam kondisi baik.
Untuk tingkat SMA dan SMK, dari total ruang kelas yang ada sebanyak 8.384, sekitar 219 rusak berat, rusak ringan berjumlah 643, sisanya masih dalam kondisi baik.
“Dana perbaikan sebenarnya bisa mengajukan ke provinsi dan juga ke pusat, tapi kewenangan pelaksananya ada di kota dan kabupaten,” terangnya.
Anggaran dari pemerintah pusat sendiri disalurkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Alokasinya tidak hanya untuk rehabilitasi fisik ruang kelas saja, tapi juga terbagi untuk kegiatan peningkatan mutu pendidikan, seperti penyediaan alat peraga dan pelatihan guru.
Anggaran perbaikan ruangan kelas yang rusak dengan luas hanya 9×7 meter yakni sebesar Rp140 juta perkelasnya. Dana sebesar itu hanya bisa didapat dalam bentuk bantuan langsung bangunan. “Karena kontraktor akan mengambil keuntungannya namun batas maksimalnya hanya 15 persen aja,” tegas Tedy.
Menurut Kepala Dinas Pendidikan provinsi Banten, Engkos Kosasih, kondisi kekurangan ruang kelas pada sekolah menengah sudah disampaikan oleh kabupaten/kota ke Pemprov Banten dan pemerintah pusat.
Mengenai kurangnya ruang kelas baru bagi sekolah menengah berdampak pada angka partisipasi kasar (APK) Provinsi Banten. Akibat APK Banten masih rendah dibawah nasional.
Dia menjelaskan, penambahan ruang kelas baru nantinya dapat mendorong peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tingkat SMA dan sederajat karena APK SMA dan sederajat di Banten masih berada dibawah rata-rata nasional.
“Di Banten, ada sekitar 604 ribu lebih penduduk yang berada pada usia pendidikan SMA dan sederajat, namun APK pendidikan SMA di Banten masih berada sekitar 60,40 persen dan berada di bawah rata-rata nasional. Sedangkan APK usia pendidikan tingkat SD dan SMP sudah berada di atas rata-rata nasional yakni mencapai 118,42 persen dari rata-rata nasional yang hanya 98,88 persen,” ujarnya.
Namun demikian, untuk pengembangan pendidikan bisa dilihat dari rata-rata lama pendidikan masyarakat Banten yang mencapai 8,41 tahun, rata-rata lama pendidikan tersebut berada diatas rata-rata nasional yang mencapai 7,9 tahun.(metty/jarkasih/satelitnews)