Tata Kelola Keuangan Pemkot Serang Dinilai Tanpa Aplikasi

SERANG,SNOL— Fraksi Maslahat DPRD Kota Serang menilai komitmen Walikota Serang Tb Haerul Jaman akan memperbaiki tata kelola keuangan dan aset daerah masih sebatas pernyataan tanpa aplikasi. Pasalnya Kota Serang telah enam kali berturut-turut mendapatkan raihan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Provinsi Banten beberapa waktu lalu.

Hal ini diungkapkan salah satu anggota fraksi Maslahat, Lukman Latief dalam Paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan Raperda APBD Tahun Anggaran 2013, di Gedung DPRD Kota Serang, Kamis (3/7).

“Nampaknya komitmen Walikota hanya sebatas pernyataan tanpa adanya aplikasi, atau kah mungkin, komitmen walikota untuk memperbaiki tata kelola keuangan dan aset tidak mendapat sambutan yang baik dari para aparaturnya. Hingg enam kali berturut-turut hanya mendapatkan WDP tidak ada perubahan, mohon penjelasan walikota,” jelas Lukman.

Fraksi Maslahat juga menyoroti soal target pendapatan daerah Kota Serang yang tidak tercapai. Dari target Rp871.998 miliar, PAD Kota Serang pada tahun anggaran 2013 hanya sebesar Rp869.332 miliar. Untuk itu Fraksi Maslahat mempertanyakan kenapa hal tersebut bisa terjadi, terlebih lagi sektor pendapatan retribusi daerah yang menyangkut kinerja langsung Pemkot Serang.

“Kami juga mempertanyakan target pendapatan transfer dana bagi hasil pajak yang tidak mencapai target, mohon walikota dapat memberikan penjelasan,” kata Lukman.

Tak hanya itu, Fraksi Maslahat mencecar Laporan Walikota yang isinya terungkap jika realisasi belanja tahun 2013 hanya sebesar 93,35 persen atau hanya Rp864,2 miliar dari target sebesar Rp925,8 miliar. Dengan demikian, selama tahun 2013 Pemkot Serang menyisakan anggaran sebesar Rp61,5 miliar. “Berdasarkan analisa kami, ada beberapa kegiatan yang tidak seluruh tolok ukurnya dapat dilaksanakan dan menyisakan banyak anggaran seperti belanja tanah yang ditargetkan Rp2,3 miliar, namun realisasinya hanya Rp999,7 juta atau hanya terserap 43,25 persen,” jelas Lukman.

Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan, yang pemandangan umum Fraksinya dibacakan oleh M Tomi mengungkapkan, meski adanya peningkatan secara kuantitatif namun fraksi ini meminta agar Pemkot Serang tidak lagi terperangkap oleh rutinitas semu, yang sering membuat terjebak dalam kepuasan yang variable yang berbeda dengan realita di masyarakat.

“Coba kita simak, alokasi anggaran langsung seperti untuk pertanian, perikanan, pariwisata, perindustrian, perdagangan dan koperasi hanya mendapatkan alokasi anggaran kisaran ratusan juta saja, Bandingkan dengan jumlah anggaran yang dialokasikan untuk belanja hibah yang mencapai Rp46,5 Miliar,” jelasnya.

Menanggapi dua fraksi yang meminta evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja Pemkot Serang tersebut, Wakil Walikota Serang Sulhi Choir mengatakan pihak akan menyampaikan tanggapan atas pemandangan umum dari masing-masing fraksi. “Kan nanti ada waktunya, jadi kita lihat nanti saja yah,” jelas Sulhi. (ned/enk/bnn/jarkasih)