Koalisi Kerakyatan, Bersatu Tapi Tak Menyatu

TANGERANG,SN—Nasib Koalisi Kerakyatan bentukan Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN) bak hubungan tanpa chemistry. Mereka bersatu tapi tidak menyatu.

Betapa tidak, hadir dengan semangat menggebu-begu dan mengusung harga mati buat kandidat Tangerang 1 asal parpol, koalisi yang memiliki 21 kursi ini justru tersandera mekanisme masing-masing internal partai.

Bermula dari PDIP yang membuka proses penjaringan calon walikota. Dalam aturan internal partai tersebut mensyaratkan calon walikota/wakil walikota yang akan diusung haruslah mendaftarkan diri di partai banteng moncong putih. Nah, permasalahannya, sampai batas waktu terakhir pendaftaran penjaringan, tidak ada satupun kandidat yang tergabung dalam Koalisi Kerakyatan mendaftarkan diri.

Sesuai kesepakatan, nantinya masing-masing partai anggota Koalisi Kerakyatan hanya mengajukan satu kandidat saja. Sementara PDIP sendiri langsung memunculkan satu paket pasangan.

Manuver PDIP membuat PAN tak habis pikir. “Agak kelimpungan juga, awalnya kesepakatan Koalisi Kerakyatan tidak seperti ini. Tapi bagaimanapun juga kita tetap hargai kebijakan internal partai,” ujar Suratno Abubakar, Ketua DPD PAN Kota Tangerang, Selasa (5/3) kepada koran ini.

Suratno menambahkan, berdasarkan kesepakatan awal, masing-masing partai akan mengusung satu bakal calon. Kemudian akan dilakukan survei koalisi calon mana yang diminati masyarakat. Setelah itu, barulah koalisi akan menentukan sikap setelah hasil survei keluar.

Anggota Komisi I DPRD Kota Tangerang ini menambahkan, PAN akan tetap melakukan survei internal dan rakerda di akhir Maret untuk menentukan sikap partai. “Tapi jelang itu, kita tetap ikuti tahapan yang dilakukan. Sesuai dengan standar draft koalisi, itulah sikap kita,” pungkasnya.

Ketua DPC PDIP Kota Tangerang Hendri Zein tidak memungkiri partainya keluar dari skenario awal Koalisi Kerakyatan. “Memang sedikit keluar dari skenario awal, tapi inilah proses penjaringan yang sudah ditetapkan partai kami,” ujar Hendri.

Pihaknya sudah memberikan berita acara kepada pengurus DPP mengenai Koalisi Kerakyatan. Dalam koalisi kerakyatan sendiri, jelas Hendri, sudah ada kesepakatan untuk menghormati proses internal partai. “Yang kami sayangkan, kenapa dari kader partai Koalisi Kerakyatan, tidak ada yang mendaftar dalam proses penjaringan kami,” pungkasnya.

Sikap berbeda dinyatakan Hilmi Fuad, Ketua DPD PKS Kota Tangerang. Apa yang dilakukan PDIP merupakan hal biasa, dan sama sekali tidak berpengaruh pada Koalisi Kerakyatan. “Memang dari awal kesepakatan ini tidak mengikat sampai atas, hanya terbatas pada DPD saja. Jadi PKS menghargai apa yang dilakukan PDIP,” ungkapnya. (pramita/made)