Silpa Rp 11 Miliar Hilang di LKPj Bupati 2011

TIGARAKSA,SNOL Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Tangerang mempertanyakan sisa anggaran yang diduga hilang karena tidak dilaporkan pada Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPj) Bupati Tangerang tahun 2011. Selisihnya Dalam anggaran tersebut diketahui terjadi selisih sebesar  Rp 11 miliar dalam silpa.
Ketua Fraksi PPP DPRD Nazril Fikri mengatakan, hasil penghitungan yang dilakukan fraksi PPP, berhasil menemukan selisih anggaran kegiatan yang belum dilaporkan di draft LKPJ Bupati Tangerang tahun 2011 yang akan diparipurnakan. Selisih terjadi lantaran ada sisa anggaran di tahun 2011 sebesar Rp 48.943. 826.545,4,- sedangkan yang dilaporkan menjadi kegiatan di tahun 2011 hanya sebesar Rp 47. 860.901.855,- hingga terjadi selisih.
Menurut Nazil, dengan adanya temuan selisih, pihaknya langsung membuat surat untuk mempertanyakan masalah tersebut kepada pemerintah Kabupaten Tangerang. Pada saat pembahasan LKPJ di Jakarta belum lama ini pemerintah menjawabnya dengan menyatakan permohonan maaf.
“Mereka menjelaskan bahwa selisih tersebut dimasukan dalam hasil penjualan kekayaan daerah di perusahaan-perusahaan milik daerah yang dipisahkan,” ujar Nazril, di sela-sela rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Tangerang tentang penyampaian rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tangerang Tahun 2011, di gedung DPRD, Kamis, (26/4).
Setelah mendapat jawaban itu, pihaknya langsung melakukan kroscek ulang, namun ternyata jawaban yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Tangerang yang ditandatangani oleh Kepala Bappeda Edi Junaedi, tidak bisa menjawab pertanyaan dari fraksi PPP.
Pasalnya dari jawaban yang diberikan oleh pemerintah tersebut yakni Rp 11 miliar itu adalah kekayaan pemerintah yang dialokasikan perusahaan daerah. Diantaranya di PDAM sebesar hampir Rp 8 miliar, PD Apotik Rp 122 juta lebih, PD pasar 225 juta, LPK Rp100 juta, LPP Rp 2 miliar lebih dan di BPR sebesar Rp700 jutaan ternyata tidak ada dalam buku LKPJ. “Kami tetap tidak bisa menemukan darimana selisih silpa tersebut,” tandas Nazril.
Menurutnya, jika pemerintah Kabupaten tidak juga memberikan penjelasan, maka Fraksi PPP akan melayangkan surat pengaduan ke Departemen dalam negeri termasuk kepada BPK untuk melakukan pemeriksaan atas laporan LKPJ tersebut.
Pihaknya sangat menyayangkan jika memang tidak dicantumkannya  sisa anggaran itu merupakan sebuah keteledoran, terlebih jika ada unsur kesengajaan. Sebab Kabupaten Tangerang telah menerima predikat WTP.
Sementara, dalam rapat paripurna penyampaian rekomendasi terhadap LKPJ Bupati Tangerang tahun 2011, di ruang paripurna utama gedung DPRD Kabupaten Tangerang, Kamis, (26/4), semua fraksi telah menerima LKPJ dari bupati. Meskipun menerima tetapi ada banyak pointer yang menjadi catatan untuk terus dilakukan pembenahan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang.
“Kami berharap Pemerintah Kabupaten Tangerang, dapat lebih memperhatikan rekomendasi yang disampaikan DPRD Kabupaten Tangerang,” papar Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Bahrum HS, saat membacakan rekomendasi. (hendra/jarkasih)