Fraksi PDIP Tanggapi Dingin Konflik DPC
TIGARAKSA,SNOL—Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menanggapi dingin konflik internal
Dewan Pengurus Cabang (DPC). Menyusul protes dan http://celtic-irish.co.uk/news/viagra-stories ancaman boikot 26 Pengurus Anak Cabang (PAC) terkait penetapan Bima Topari sebagai ketua DPC, saat Konferensi Daerah (Konferda).
Ketua Fraksi DPIP DPRD Kabupaten Tangerang, Ahmad Supriyadi mengakui ada peselisihan di wildbeautyworld.com internal DPC PDIP, tapi menurutnya itu bukan sebuah masalah besar. Ia pun menegaskan, polemik yang terjadi pada kubu PDIP bukanlah pepecahan. Ia menilai, hal tersebut sering terjadi dalam dunia politik ketika ada aspirasi para kader yang tidak dapat diterima oleh para petinggi partai.
“Tidak ada perpecahan ataupun kekisruhan yang terjadi pada fraksi PDIP, imbas dari kisruh di DPC. Pro dan kontra dalam dunia politik itu sudah biasa. Semuanya berjalan baik, jika memang para PAC berencana mau ke pimpinan pusat terkait hasil Konferda itu merupakan hak mereka. Karena sebagai bentuk pembelaan yang dilakukan untuk para calon yang mereka pilih,” tegasnya saat dihubungi Satelit News, Senin (9/3).
Sementara itu Pengamat Politik Tangerang, Memed Chumaedi mengatakan, semestinya proses musyawarah dan mufakat haruslah diterima dengan lapang dada, bukan dengan mamaksakan kehendak seperti sebuah pemimpin yang otoriter. Seperti yang terjadi dalam kisruh hasil Konferda PDIP yang memenangkan Bima Topari, karena jika dilihat dari hasil beberapa PAC, Muhlis sudah menguasai.
“Di Kecamatan Pagedangan Muhlis menguasai, di Kecamatan Solear muhlis menguasai dan berapa daerah lainnya juga memilih Muhlis. Ini kan artinya harus menjadi perhatian bersama secara demokrasi. Semestinya asas demokrasi yang menjadi pedoman partai berlambang kepala banteng tersebut dikedepankan. Bukan menjadikannya sebuah partai yang otoriter. Nah ini kan artinya sama saja menghilangkan makna demokrasi yang dipegang teguh partai tersebut,” kata Memed.
Memed menambahkan, jika memang langkah dari para PAC berencana membawa masalah ini ke DPP PDIP itu sebagai bentuk protes dan penolakan terhadap hasil Konferda. Karena pada hasil Konferda yang menetapkan Bima Topari sebagai Ketua DPC PDIP tidak sesuai dengan hasil perolehan suara para kader partai.
“Saya kira ini adalah bentuk akumulasi kekecewaan dari PAC yang tidak ditanggapi oleh para petinggi DPC. Jadi kekuatan otoriter dilawan dengan kekuatan masif. Maka sah-sah saja jika PAC ingin mengadukan ke DPP. Nah hal ini juga harus menjadi perhatian bagi para petinggi partai PDIP, jangan sampai kejadian di Konferda menjadi polemik berkepanjangan. Akibatnya malah menjadi penyumbang masalah baru bagi pemerintah pusat,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, sebanyak 26 PAC PDIP Kabupaten Tangerang kompak menolak hasil Konferda di Cilegon, Kamis (5/3) lalu. Mereka menilai hasil Konferda yang menetapkan Bima Topari menjadi Ketua DPC PDIP bukan berdasarkan aspirasi dari kader di bawah.
“Hasil Konfercab kemarin itu sangat tidak demokratis. Partai demokrasi tapi tidak demokratis,” keluh Akyumi, Ketua PAC PDIP Kecamatan Kronjo saat menggelar konferensi pers dengan wartawan di Citra Raya, Minggu (8/3). (mg27/aditya)
