Belanja Infrastruktur Jadi Lahan Basah Bagi Elit Politik

JAKARTA,SNOL, Belanja infrastruktur yang terus naik jumlah anggarannya akan menjadi lahan basah bagi elit politik. Di tahun 2016 saja, distribusi APBN ke Kementerian Pekerjaan Umum adalah paling tinggi, sebesar Rp 111 triliun dan akan naik di 2017 menjadi Rp 161 Triliun.

“Infrastruktur banyak akhirnya dimanfaatkan elit politik untuk lobi tingkat tinggi dalam penentuan wilayah. Ini yang jadi catatan kita bahwa belanja yang besar tanpa dibarengi tata kelola cukup tinggi, transparansi dan akuntabilitas,” kata Sekjen Forum Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Yenny Sucipto, dalam keterangan beberapa saat lalu (Senin, 19/12).

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan Negara, Yenny menyampaikan juga soal penyertaan modal. Ada banyak gelontoran dana yang disalurkan ke BUMN untuk pembangunan infrastruktur, sebesar Rp 158 triliun di tahun 2016. BUMN sudah berulang kali mendapat suntikan modal, namun sejauh ini belum ada evaluasi untuk melihat sejauh mana laba BUMN diserahkan ke negara dalam bentuk deviden.

“Malah Kementerian BUMN sempat meminta menurunkan laba BUMN. Hal ini sedikit paradoks dengan mimpi dalam penyertaan modal,” urainya.

Yenny juga mengkritik kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty, yang malah terlalu menyasar ke dalam negeri. Padahal target utama tax amnesty adalah uang di luar negeri.

Pemerintah selalu menggadangkan bahwa pengampunan pajak jadi solusi terbesar dalamm memenuhi ruang fiskal. Target dari Tax Amnesty begitu tinggi sekali namun sasarannya salah karena lebih menyasar ke dalam negeri dibanding luar negeri. Akhirnya dampak tax amnesty, para pengusaha UMKM menjadi gelisah.

“Singapura punya potensi cukup tinggi dalam bisnis perbankan di tingkat ASEAN. Itu yang sebenarnya kita tunggu dari TA. Kalau TA akan memberikan kontribusi cukup besar dalam APBN. Ini yang kita tunggu dari pemerintah,” demikian Yenny. (miqbal/ysa/rmol)