Banten Harus Prioritaskan Tiga Pelayanan Dasar
SERANG, SNOL Provinsi Banten genap berusia 16 tahun hari ini. Usia yang bisa terbilang cukup muda. Namun demikian, percepatan pembangunan harus terus dilakukan mengingat masih ada dua daerah tertinggal di provinsi ini yakni Kabupaten Pandeglang dan Lebak.
Daerah tertinggal identik dengan infrastruktur jalan yang masih rusak, sarana kesehatan kurang memadai dan fasilitas pendidikan sulit dijangkau khususnya oleh masyarakat dengan perekonomian menengah ke bawah. Oleh karena itu, semua pihak, termasuk Pemprov Banten yang sesuai aturan memiliki anggaran untuk memperbaiki itu semua harus bekerja keras.
Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah menyatakan, pembangunan di Banten saat ini harus lebih difokuskan pada tiga kebutuhan dasar masyarakat yakni infrastruktur jalan, pendidikan dan kesehatan. Ketiganya merupakan manifestasi untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) di Banten. Diakui Asep, tiga kebutuhan dasar itu harus diprioritaskan Pemprov melalui APBD yang lebih pro rakyat.
“Tujuan daerah didirikan kan selain untuk melayani masyarakat juga untuk meningkatkan kesejahteraan mereka,” kata Asep, Senin (3/10).
Rencana pembangunan 12 proyek nasional yang telah dicanangkan pemerintah pusat ke wilayah Banten harus disikapi Pemprov dengan tangan terbuka dan dijadikan kesempatan untuk memajukan daerah yang lepas dari daerah tertinggal demi tercapainya kesejahteraan masyarakat tersebut.
“Adanya 12 proyek nasional harus berbanding lurus dengan kemajunan daerah bukan malah sebaliknya,” papar Asep.
Senada dikatakan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Banten Profesor Dr Sholeh Hidayat. Kata dia, pembangunan infrastruktur jalan harus diprioritaskan Pemprov untuk meningkatkan perekonomian masyaralkat.
“Saat ini memang pembangunan jalan sedang digalakkan Pemprov, mestinya harus disambut juga oleh kabupaten/kota karena biasanya jalan yang masih rusak ada di wilayah perkampungan,” papar Soleh.
Selain infrastruktur jalan, sarana pendidikan yang terjangkau dan murah sangat diharapkan warga. Dengan adanya bantuan Biaya Operasional Sekolah (BOS), tentu sangat membantu. Namun Pemprov juga harus memetakan wilayah mana saja yang layak dibangun sekolah dan yang tidak, agar ke depannya keberadaan sekolah tersebut tidak mubazir dan kontraproduktif.
“Sekolah ada, tapi lokasinya cukup jauh dari pemukiman warga kan percuma juga,” kata Soleh.
Begitu juga dengan sarana kesehatan. Masyarakat khususnya mereka yang berpenghasilan rendah harus bisa dipastikan bisa terlayani dengan baik. Diakui Soleh, saat ini masih banyak warga Banten yang belum terlayani dengan baik terutama mereka pengguna BPJS kesehatan.
“Pemprov harus pecahkan persoalan itu dengan bersinergi bersama Pemkab/Pemkot di Banten,” paparnya.
Gubernur Banten Rano Karno tak menampik saat ini masih banyak persoalan di Banten yang harus segera dituntaskan dalam 3 pelayanan dasar tadi. Oleh karena itu, dibutuhkan sumbangsih dari semua pihak unruk mengatasi persoalan infrastruktur jalan, pendidikan dan sarana kesehatan.
“Tapi saya kira pembangunan yang kita canangkan saat ini lebih baik dari sebelumnya, terutama yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur jalan. Kalau tidak percaya bisa ditanya langsung masyarakat,” tegas Rano. (ahmadi/gatot/satelitnews)