Banten, Kota Tangerang, Tangsel dan Kota Serang Masuk 10 Besar Daerah yang Duitnya Mengendap
JAKARTA,SNOL Serapan anggaran daerah yang masih rendah menjadi perhatian Presiden Joko Widodo. Pemprov Banten, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kota Serang adalah daerah-daerah yang termasuk serapan anggarannya rendah.
Kepada daerah yang serapan anggarannya cekak, Jokowi melontarkan peringatan keras bahwa dana tak terserap untuk pembangunan itu bakal dicatat sebagai surat utang daerah kepada pemerintah pusat.
“Kalau simpanan masih seperti ini, beberapa kabupaten dan kota, sudah kita terbitkan surat utang. Kalau masih gede seperti ini, ya surat utang akan tambah banyak,” kata Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di Jakarta, Kamis (4/8).
Dia berharap ada kesamaan visi dan misi dari pemerintah daerah, sehingga mereka segera membelanjakan anggaran (APBD) seawal mungkin. Dengan bergeraknya pembangunan maka perekonomian dipastikan bakal ikut bergerak.
“Seawal mungkin setiap tahunnya. Kalau bisa Januari segera dikeluarkan, karena uang akan beredar dan menambah pertumbuhan ekonomi di kota, kabupaten, provinsi,” kata Jokowi.
Jokowi mengungkapkan, pada Mei 2016, dana di APBD kabupaten/kota dan provinsi, masih besar yakni Rp246 triliun. Sedangkan Juni 2016, angkanya turun menjadi Rp214 triliun.
“Tapi ini masih besar. Hati-hati bapak ibu. Ini keterlambatan realisasi, pelaksanaan seperti ini jangan diteruskan. Stop! Harus segera dikeluarkan,” kata mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta ini.
Dia mengingatkan jika uang masih disimpan di bank-bank daerah maupun nasional, maka tidak ada uang yang beredar di daerah. “Apalagi, daerah yang tidak punya kekuatan di sektor swasta, akan lebih berat lagi, sehingga penting segera keluarkan, segera lelang, jangan ditunda,” kata Jokowi.
Selanjutnya, Presiden Jokowi mengungkap 10 daerah yang serapan anggarannya tipis. Salah satunya adalah Pemprov DKI Jakarta yang pernah ditinggalkan Presiden Jokowi, kini dipimpin Basuki Tjahja Purnama atau Ahok. “Pak Ahok, duitnya emang gede, tapi nyimpennya juga gede. Masih ada Rp13,9 triliun,” ungkap Jokowi.
Daerah lain yang serapan anggarannya minimalias adalah Jawa Barat (Rp8,034 triliun), Jawa Timur (Rp3,9 triliun), Riau (Rp2,86 triliun), Papua (Rp2,59 triliun), Jawa Tengah (Rp2,46 triliun), Kalimantan Timur (Rp1,57 triliun), Banten (Rp1,52 triliun), Bali (Rp1,4 triliun) dan Aceh (Rp1,4 triliun).
Sedangkan untuk tingkat kabupaten, Presiden Jokowi menyebut, Kabupaten Bogor menyimpan dana Rp1,9 triliun, Kabupaten Badung di(Bali (Rp1,6 triliun), Kabupaten Bandung (Rp1,6 triliun), Kabupaten Bekasi (Rp1,5 triliun), Kabupaten Tanah Laut (Rp1,3 triliun), Kabupaten Kediri (Rp1,39 triliun), Kabupaten Berau (Rp1,37 triliun), Kabupaten Nias (Rp1,31 triliun).
Untuk tingkat kotamadya, Presiden Jokowi menyebutkan Kota Medan menyimpan Rp2,27 triliun, Kota Surabaya (Rp1,85 triliun), Kota Tangerang (Rp1,36 triliun), Kota Cimahi (Rp1,52 triliun), Kota Depok (Rp1,31 tril-iun), Kota Magelang (Rp1,1 triliun), Tangerang Selatan (Rp1,03 triliun), Kota Serang (Rp948 miliar) dan Kota Mojokerto (Rp917 miliar). “Ini harus segera dikeluarkan. Tolong ini segera dikeluarkan agar segera beredar di masyarakat,” katanya.
Meski begitu, Presiden Jokowi mengingatkan bahwa tata kelola keuangan daerah tidak bisa serampangan, harus tetap mengacu kepada aturan perundang-undangan. “Ikuti prosedur. Jangan main keluarkan saja,” papar Presiden Joko. (catur/dm/net/jpnn/satelitnews)