Bupati Tolak Rekrutmen Guru Garis Depan

LEBAK,SNOL Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya, menolak program Guru Garis Depan (GGD) yang dicanangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI. Menurutnya, program tersebut tidak adil dan terkesan tidak peduli dengan para guru honorer yang ada di daerah.

Iti berpendapat, program GGD memang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Sebelum diimplementasikan dan menjadi program baku pemerintah, pihaknya telah menyampaikan permasalahan yang ada di daerah, salah satunya terkait guru honorer. “Guru honorer saja belum selesai, kenapa pemerintah pusat mencanangkan prorgam GGD. Parahnya lagi, rekrutmen GGD itu tidak melibatkan warga Lebak melainkan daerah lain dan rekrutmen akan langsung diangkat menjadi PNS,” kata Iti, usai pengukuhan Kepala Sekolah (Kepsek), Penilik dan Pengawas, di aula Pendopo Pemkab Lebak, Rabu (11/11).

Apalagi, Pemda harus menyiapkan tempat tinggal untuk PNS tersebut. Kondisi ini menjadi persoalan baru dan kecemburuan bagi guru honorer kategori II. “Seharusnya, pemerintah pusat tahu persoalan yang dihadapi Permda, dan mengangkat guru honorer kategori II menjadi PNS, karena di Kabupaten Lebak masih membutuhkan 4 ribu guru,” usulnya.

Lebih lanjut Iti menegaskan, surat yang disampaikannya ke Pemerintah terkait permintaan peninjauan ulang kebijakan yang dibuatnya karena sebulan yang lalu dirinya sudah sosialisasikan kepada guru-guru, jangan sampai program Kemendikbud ini menjadi persoalan di kemudian hari. “Makanya, kita menolak kebijakan kementerian terkait pengangkatan GGD di daerah kita,” tegas Iti.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Kabupaten Lebak, Wawan Ruswandi mengatakan, pemerintah pusat lebih baik mengkaji ulang rekrutmen GGD, karena sudah jelas perekrutannya akan menjadi persoalan serius di kalangan guru honorer katerogi II. “Kami berharap, Kemendikbud mengkaji ulang program tersebut dan lebih baik mengangkat guru honorer yang ada di daerah,” harapnya. (mg3/mardiana/jarkasih)