Para Gubernur Klaim Stok Kebutuhan Masyarakat Aman
JAKARTA,SNOL Asosiasi Pemerintah Provinsi se-Indonesia (APPSI) menggelar pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). para kepala daerah melaporkan perkembangan terkini situasi politik menjelang pelaksanaan Pilkada dan kondisi perekonomian masyarakat, akibat krisis global.
“Kami laporkan masalah umum daerah termasuk situasi politik, terkendali dengan baik. Para gubernur juga sependapat antara presiden dan gububernur harus linear seluruh kebijakannya. Dilaporkan kebutuhan primer masyarakat juga dapat dikendalikan para gubernur,” ujar Ketua APPSI Syahrul Yasin Limpo, di Gedung Kemendagri, Jumat (2/10) petang.
Menurut Limpo, dalam pertemuan Mendagri Tjahjo Kumolo memberi arahan, gubernur harus mengendalikan keamanan di daerah masing-masing. Termasuk juga mengantisipasi bencana alam dan kebakaran. Karena itu koordinasi antar institusi perlu lebih ditingkatkan.
“Secara khusus, pengendalian pilkada serentak juga perlu dipersiapkan dengan matang. Mendagri memberi arahan para gubernur membantu secara maksimal KPU dan Panwaslu. Agar distorsi pilkada bisa dihindari,” ujarnya.
Saat ditanya terkait penyerapan anggaran, di tempat yang sama Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan, untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota relatif stabil. Rata-rata tingkat penyerapan telah di atas 50 persen. Hanya di beberapa daerah yang belum mencapai angka tersebut.
“Jadi untuk penyerapan anggaran, harus dipisah antara APBD dan APBN. Khusus APBN untuk belanja barang dan jasa memang belum maksimal. Karena Bulan Mei nomenklatur baru turun, terkait alur kementerian dan lembaga baru. Tapi sekarang sudah jalan,” ujarnya.
Selain itu gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo ini juga menilai harus dibedakan penyerapan anggaran antara nilai nominal dengan fisik pembangunan yang ada. Alasannya, karena banyak pimpinan proyek telah membiayai terlebih dahulu anggaran sebuah pembangunan.
“Jadi fisik jauh lebih baik, sepuluh persen di atas (teori penyerapan anggaran,red),” ujar Pakde Karwo.(gir/jpnn)