Pemprov Butuh Tenaga Akuntan Berbasis Akrual

SERANG,SNOL—Gubernur Banten Rano Karno meminta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Banten, untuk lebih berkomitmen meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut disampaikan Gubernur pada saat memberikan pengarahan dalam rapat pembahasan hasil pemeriksaan pendahuluan BPK RI Perwakilan Banten atas Implementasi Standar Akuntnasi Pemerintah Berbasis Akrual, di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Serang, Senin (7/9).Rano  mengatakan, komitmen pengelolaan keuangan oleh seluruh SKPD sangat penting. Mereka diminta secara rutin harus memeriksa keuangan yang masuk dan keluar, termasuk menyiapkan sumber daya manusianya. “Secara kesiapan, kita sudah siap, tetapi memerlukan guidence (panduan) karena masalahnya ada dua yaitu sistem dan SDM. Kalau sistem ibaratnya kita bisa sediakan, tetapi untuk SDM ini diakui masih sangat kurang,” ucap Rano.

Di tempat yang sama, Sekda Banten Ranta Suharta mengatakan, yang ideal dalam satu SKPD itu dipersiapkan minimal dua orang pegawai yang ahli dalam mengurus keuangan dengan berbasis akrual. “Kedepan harus diciptakan pelatihan-pelatihan dan rekruitmen yang paham akuntansi, tetapi orang tersebut nantinya harus tetap dijaga agar tidak pindah untuk mengurusi urusan yang lain lagi,” katanya.

Akuntansi berbasis akrual, kata Ranta dapat memberi gambaran utuh terhadap posisi keuangan daerah. Laporan keuangan berbasis akrual juga dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan secara efisiensi. “Mudah-mudahan secepatnya bisa diterapkan, apalagi BPK dan BPKP mau membantu kita. Artinya, kalau mereka mau bantu kita dan kita gak siap, ini sih kelewatan. Insyaallah tahun ini kita siap, tapi memang masa transisi ini membuat kita harus siap dan perlu pengawasan terus menerus,” ujar  Ranta.

Semua elemen berusaha melakukan perbaikan diberbagai aspek, terutama terkait kepatuhan pada aturan, dan sangat perlu melaksanakan upaya peningkatan sistem pengawasan internal pemerintah di semua SKPD. Sedangkan terkait pemetaan kompetensi pegawai di Lingkungan Pemprov, Ranta berharap DPPKD sebagai Dinas terkait pengelola keuangan berkoordinasi dengan Badan Diklat. “2015 kita lakukan, progresnya perlu sosialisasi dari DPPKD agar lebih intensif. Di masing-masing SKPD, minimal 2 orang SDM untuk mengikuti tes akrual. Penekanannya, jika sudah ada bagian keuangan yang sudah mendalami sistem akuntansi berbasis Akrual, mereka jangan  dirotasi lagi. Kita lakukan praktik dan workshopnya,” harapnya. (metty/mardiana/jarkasih)