Wali Murid Menangis Dipinta Uang Rp 2,6 Juta

PANDEGLANG,SNOL– Awal berangkat dari rumahnya menuju ke salah satu Sekolah  Menengah Atas (SMA) di wilayah Pandeglang, seorang ibu berkulit sawo matang berinisial “L” terlihat senang dan sumringah. Dia ingin mendaftarkan anak lelaki kesayangannya ke sekolah itu.

Sesampainya disana dan setelah bertemu dengan panitia pendaftaran siswa baru, sontak jantung si ibu yang enggan disebutkan namanya ini, berdetak kencang dan kaget saat mendengar ucapan panitia Penerimaan Siswa Baru (PSB) yang meminta uang cash sebesar Rp 2,6 juta.

Dari data yang dihimpun, Surat Edaran (SE) tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2015/2016 Nomor 421/789-Dikbud.2015 tanggal 1 Juni 2015, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadindikbud) Kabupaten Pandeglang, dengan lampiran surat nomor 421/789-Dikbud.2015 I. Persyaratan dan II. Biaya Pelaksanaan PPDB. Poin 3. Penerimaan PPDB SD/SDKH, SMP/SMPKH, SMA/SMAKH dan SMK, dibebaskan dari biaya pendaftaran.

Calon wali murid berkerudung ini menuturkan, ia sangat keberatan ketika mendaftarkan anaknya dipinta uang sebesar Rp 2,6 juta, dan harus cash tidak bisa di cicil. Kalau tidak mampu bayar uang pendaftaran dengan cash, anaknya tidak bisa sekolah di SMA Negeri itu.

Saat ke sekolah, ia tidak membawa uang sebesar itu karena yang ia tahu pendaftaran itu biasanya gratis. Apalagi ada bantuan dari pemerintah. “Saya tidak banyak bicara lagi, kaget mendengar uang pendaftaran sangat besar dan harus cash segitu. Saya langsung keluar dan pulang karena saya merasa tidak mampu kalau biayanya harus sebesar itu. Apalagi harus bayar cash, uang darimana. Saya hanya bisa menangis menanggung kesedihan anak saya yang benar-benar ingin bersekolah disitu,” kata seorang ibu yang enggan disebutkan namanya, Kamis (8/7).

Kekecewaan juga dirasakan ibu-ibu walimurid lainnya. Ketika ia berada di sekolah sedang mendaftarkan anaknya, ibu-ibu yang lain terlihat pulang lagi dengan muka yang kecewa ketika mendengar biaya sebesar itu dan harus dibayar cash. “Mungkin SMA Negeri 6 Pandeglang hanya untuk orang-orang ekonomi menengah keatas saja, tanpa melihat ia pintar atau bodoh,” tambahnya.

Saat ini, ibu berbadan sedang itu hanya bisa melamun dan merenung. Ia merasa bersalah dan beban, karena tidak bisa menuruti keinginan anaknya bersekolah di SMAN itu. Padahal, kalau saja bisa dicicil, mungkin akan banyak calon wali murid yang menyekolahkan anaknya disana.

Ketika hendak ditemui, kepala sekolah dan panitia penerima pendaftaran siswa baru sudah tidak ada di tempat. Salah seorang guru mengatakan, kepala sekolahnya sudah pulang dan panitia pendaftaranya juga sudah pulang. “Besok kesini lagi saja,” tandasnya.

Terpisah, anggota fraksi PKB DPRD Pandeglang Lukman Hakim menyatakan, pihak sekolah tidak bisa bertindak seenaknya dalam menerapkan sistem penerimaan siswa baru. Ada mekanisme dan prosedur standar yang harus dipatuhi, serta harus memperhatikan kemampuan calon murid. “Masalah itu harus dibuktikan dulu kebenarannya. Kami akan koordinasikan dengan Disdikbud dan pihak sekolah langsung,” ujarnya. (mg29/mardiana/jarkasih)