Rp 3 Miliar Untuk Insentif Guru MD

LEBAK,SNOL– Data Pondok Pesantren (Ponpes) salafi dan Madrasah Diniyah (MD) yang dimiliki Kementerian Agama (Kemenag) dan Pemda Lebak, menimbulkan persoalan. Pengalokasian bantuan yang akan disalurkan untuk kedua lembaga pendidikan tersebut tidak sama, disebabkan perbedaan data.

Dengan demikian, Kemenag dan Pemda menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) untuk sinkronisasi data tersebut, sehingga tidak lagi muncul persepsi atau asumsi yang tidak enak didengar. Selama ini, data yang ada di Pemkab dan Kemenag jumlahnya tidak sama. Sebelum diversifikasi, data Ponpes modern dan salafi sebanyak 1991 dan Diniyah sebanyak 1115.

Asisten Daerah (Asda) IV Pemkab Lebak, Tajudin mengatakan, kegiatan yang bertujuan sinkronisasi data ini, sekaligus mengupdate data sesuai fakta dilapangan. Tahun 2015 ini, Pemkab mengalokasikan anggaran bantuan untuk Ponpes Salafi sekitar Rp 1,3 Miliar, untuk Madrasah Diniyah (Bos) sekitar Rp 1,8 miliar, dan Insentif guru MD untuk 5000 guru sekitar Rp 3 miliar.

“Kami berharap, dengan adanya sinkronisasi data ini data Ponpes dan MD yang ada di Kabupaten Lebak, benar-benar update. Sebab, nantinya berkaitan dengan bantuan yang akan disalurkan oleh Pemda,” kata Tajudin, Senin (11/5).

Kasi Kopontren Kemenag Lebak Asep Kusnandar mengatakan, berdasarkan data yang ada di Kemenag, jumlah Ponpes Salafi sekitar 1100, dan Madrasah Diniyah sekitar 1175.

Data itu sudah merupakan hasil verifikasi atau dengan kata lain sudah fix. Diakuinya, selama ini data-data untuk Ponpes Salafi dan MD antara Kemenag dan Pemkab tidak sama. “Kami juga berharap, mereka (Salafi dan Diniyah,red) yang akan mendapat bantuan operasional dari Pemda, bisa memanfaatkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” harapnya. (mg29/mardiana/jarkasih)