Panitia Pilkades Lelah Cari Uang

TIGARAKSA,SNOL—Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Tangerang berkeluh kesah. Mereka lelah mencari uang untuk menanggung biaya pelaksanaan Pilkades karena anggaran dari Pemkab Tangerang belum cair. Kemarin (11/5), empat perwakilan panitia Pilkades bertemu Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar di anak tangga Gedung DPRD Kabupaten Tangerang untuk meminta solusi.

Salah seorang perwakilan yang juga Ketua Panitia Pilkades Desa Bakung Kecamatan Kronjo, Eep Saepi mendesak agar anggaran dari Pemkab Tangerang segera turun. Dia mengaku ada kesan Pemkab Tangerang cuek terhadap persoalan anggaran tersebut. Padahal, tahapan Pilkades sudah sampai pada pencetakan kartu pemungutan suara sehingga secara otomatis membutuhkan dana segar.

“Untuk menutupi biaya Pilkades, panitia sudah melakukan berbagai upaya. Ada yang pinjam uang ke bank. Kami di Kronjo bahkan mendapatkan pinjaman dari pak camat saat tahapan pendaftaran pemilih. Masak sekarang sudah sampai tahap pembuatan kartu pemungutan suara harus mengutang juga,”ujar Eep Saepi di hadapan Bupati Tangerang, Senin (11/5). Eep menambahkan pihaknya masih menunggu realisasi janji dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Pemerintahan Desa (BPMPPD) yang menjanjikan anggaran akan cair di bulan April. Tapi fakta di lapangan menunjukkan hingga Mei, anggaran belum diterima panitia Pilkades. Pihaknya mengaku mendapatkan informasi dana Pilkades tersendat karena adanya perubahan rencana anggaran belanja. Setelah itu, ada alasan berupa terdapat desa yang belum menyelesaikan administrasi.

”Besok alasannya apa lagi? Kami sudah dua kali diberikan janji-janji terus. Teman-teman ini sudah kelelahan mencari dana untuk menanggung anggaran pilkades yang belum keluar. Kami mau dapat dana dari mana lagi kami? Kami khawatir jika sampai pertengahan bulan Mei ini belum juga cair dananya maka Pilkades di Kabupaten Tangerang akan gagal dilaksanakan,” keluhnya.

Menanggapi pertanyaan Panitia Pilkades itu, Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar menjelaskan masalah pencairan dana membutuhkan administrasi yang harus dipenuhi. Semua pihak harus memenuhi syarat dan ketentuan yang ada. Menurutnya, terlambatnya dana Pilkades terjadi karena ada satu desa yang belum menyerahkan rencana anggaran belanjanya.

Zaki mengaku sangat memahami kondisi yang sedang dialami oleh para panitia Pilkades. Oleh karenanya, ia berharap para panitia mau berbesar hati untuk bersabar hingga semua berkas yang diperlukan sudah terkumpul.

“Seminggu atau dua minggu lagilah baru bisa cair. Tidak bisa dipaksakan untuk segera cair mesti mengikuti aturan yang ada. Kan tanda tangan pencairan dana itu tidak bisa dilakukan secara satu persatu. Makanya diharapkan ada kesabaran dari teman-teman panitia. Dana itu identik dengan uang, jika dikeluarkan begitu saja tanpa kajian secara mendalam akan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Jika sudah seperti itu yang bertanggung jawab siapa lagi kalau bukan Bupati Tangerang,” pungkasnya.

Kepala Bidang Pemerintahan Desa BPMPPD Kabupaten Tangerang, Imam Hidayat mengatakan titik permasalahan terlambatnya pencairan dana pilkades terletak pada perubahan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT). Selain itu, ada jumlah anggaran yang ditetapkan di satu desa melebihi kuota sehingga perlu dilakukan verifikasi ulang supaya tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan Pilkades. Dia menepis kekhawatiran bahwa Pilkades akan gagal dilaksanakan jika anggaran telat cair.

“Kemungkinan untuk mundur itu sangat kecil. Kami tetap akan melaksanakannya sesuai jadwal yang sudah ditentukan yakni 14 Juni mendatang. Intinya permasalahan yang terjadi bukan karena salah satu desa yang sedang mengalami konflik. Kalau yang satu desa itu tidak bisa berlanjut berarti yang 77 desa harus tetap jalan,” tuturnya. Untuk diketahui, Pemkab Tangerang menganggarkan dana 10,5 miliar untuk pelaksanaan Pilkades serentak di 78 desa. Pilkades akan diikuti 300 bakal calon dengan 290 orang laki-laki dan 10 perempuan. (mg27/gatot)