Mahasiswa Tuding Kinerja Dewan Lamban

TANGERANG, SNOL—Sementara ketika tengah berlangsung paripurna pembahasan tiga buah raperda, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam(HMI-MPO) Cabang Tangerang Raya menggelar aksi demo di halaman DPRD Kota Tangerang. Mereka menganggap DPRD lamban dalam bekerja sesuai dengan tugasnya.

Ketua HMI-MPO Tangerang Raya Faridal mengatakan, aksi tersebut dilakukan untuk meminta DPRD Kota Tangerang bekerja dengan sebaik mungkin terkait dengan tugas pokok dan fungsinya. Dalam aksinya, HMI mempertanyakan kinerja dewan yang lamban dan kurang maksimal dalam mengawasi eksekutif dalam menjalankan pemerintahan. “Selama hampir setahun kinerja dewan lamban, sampai saat ini belum ada produk legislasi yang dihasilkan terutama Raperda Minimarket,”ujar Faridal.

      Selain itu, massa HMI mempertanyakan keberadaan website DPRD Kota Tangerang yang tidak pernah menyediakan informasi terbarukan terkait informasi dan kegiatan yang dilakukan oleh DPRD. “Website DPRD dibiayai oleh APBD tetapi sampai kini tidak ada informasi yang update, kami pertanyakan hal itu,”jelas Faridal. Aksi yang berjalan selama kurang lebih satu jam tersebut akhirnya diterima oleh pimpinan dewan.

      Wakil Ketua I DPRD Kota Tangerang Hapipi yang menerima demonstran menyatakan apresiasinya atas saran dan kritik yang dilakukan oleh HMI-MPO. Dalam penjelasannya, Hapipi menyatakan, pihaknya menargetkan 14 perda yang akan masuk dalam program legislatif daerah(Prolegda). Dikatakannya, jumlah tersebut lebih sedikit dibandingkan dengan target tahun sebelumnya yaitu sebanyak 18 target perda.

Namun katanya, sejumlah 14 target perda tersebut didasarkan kepada asumsi bahwa satu perda dapat diselesaikan dalam jangka waktu satu-dua bulan. “Kami mengundang berbagai elemen masyarakat dalam hal ini HMI untuk menyampaikan aspirasinya terkait dengan Raperda Minimarket yang ingin didorong oleh HMI. Terkait perda, kami akan lakukan dengan sebaiknya, selama ini pembahasan perda di kami tidak pernah lebih dari dua atau empat bulan seperti beberapa daerah,”ujar Hapipi.

      Terkait dengan website Hapipi menjelaskan, pengelola website telah diserahkan kepada Dinas Infokom. Untuk itu nantinya, kata dia pihaknya akan mengundang Infokom guna mempertanyakan dan menyampaikan aspirasi yang diminta oleh masyarakat terkait keberadaan Website tersebut. “Website sudah diserahkan kepada Disinfokom, nanti kami akan sampaikan aspirasi tersebut untuk mendengar penjelasan terkait hal tersebut,”pungkas Hapipi. (mg28/made)