DPRD Berharap Program Multiguna Dipertahankan

TANGERANG, SNOL—DPRD Kota Tangerang berharap agar Pemkot Tangerang tidak serta merta menghapus Kartu Multiguna. Hal ini lantaran masyarakat dinilai masih membutuhkan program tersebut.

“Kalaupun sekarang ada program BPJS, kita sih berharapnya program Kartu Multiguna tersebut tidak sampai benar-benar dihilangkan, mungkin cukup dengan digantikan nama saja,” ujar anggota Komisi II DPRD Kota Tangerang Yati Rohayati kepada wartawan, kemarin di ruangannya.

Dibanding BPJS, kata Yati, sistem yang digunakan dalam program Multiguna lebih sederhana. “Kan cukup menggunakan KTP sama KK saja, sistem pelayanannya mencakup seluruh penyakit dan yang penting masyarakat tidak bayar seperti kalau ikut program BPJS,” terangnya.

      Namun demikian, Yati mengaku dirinya menyadari bahwa program BPJS bersifat wajib, sehingga mau tidak mau memang harus diikuti. Tapi dia tetap berharap agar kelak program serupa Multiguna bisa digulirkan oleh Pemkot Tangerang. “Misalnya Pemkot ada Jamkesda, atau apapun itu. Intinya, masyarakat Kota Tangerang bisa terlayani lebih baik dalam bidang kesehatan,” jelasnya.

      Dikatakannya, memang bisa jadi, jika dikomparasikan, anggaran yang dikeluarkan oleh Pemkot jumlahnya lebih besar bila digunakan untuk membiayai Multiguna ketimbang BPJS, akan tetapi hal itu sebanding dengan kualitas pelayanan yang didapatkan masyarakat. “Inikan menggunakan uang rakyat, jadi ya biarlah habis buat kepentingan rakyat juga. Lagi pula saya pikir, tidak semua masyarakat Kota Tangerang yang sakit mau menggunakan berobat pakai KTP/KK, orang kaya mana mau pakai itu,” terang politisi PPP ini.

      Terkait banyaknya tunggakan yang akan dirasakan oleh RS yang bekerja dalam program ini, Yati berpendapat hal itu bisa diperbaii dengan mengubah sistem yang ada. “Itukan hanya sebuah sistem, saya kira bisa diubahlah,” jelasnya.

      Pemkot Tangerang sendiri pada tahun 2016 akan mengintegrasikan Multiguna dengan BPJS. Diharapkan, dengan diintegrasikannya Kartu Multiguna, pelayanan BPJS bisa menyentuh lapisan masyarakat paling bawah. Hal ini juga sudah didiskusikan dengan Komisi IX DPR RI.

      Kala itu anggota Komisi IX DPR Ali Taher Parasong dalam reses ke Kota Tangerang menyatakan, mendukung program Kartu Multiguna Kota Tangerang yang akan diintegrasikan dengan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan pada 2016. “BPJS itu bagus. Dengan demikian pelayanan bidang kesehatan dapat menyentuh masyarakat hingga lapisan bawah untuk mendapatkan hak-hak konstitusionalnya,” terangnya kala itu.

      Menurutnya, integrasi program Kartu Multiguna Kota Tangerang yang mengcover biaya kesehatan penduduk dengan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, akan menjamin 400.000 tenaga kerja dari 2.600 unit industri yang ada di Kota Tangerang.

      Saat ini, lanjutnya, dari jumlah total penduduk Kota Tangerang 1,8 juta jiwa, kurang lebih 600 ribu di antaranya sudah tercover BPJS Kesehatan.

Pada 2016, lanjutnya, sesuai dengan uandang-undang yang berlaku seluruh penduduk Kota Tangerang harus menjadi peserta BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Selain itu, untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dengan BPJS di Kota Tangerang, pihaknya mengharapkan kapasitas kasur yang ada di rumah sakit umum daerah pada 2015 dapat meningkat menjadi 300 kasur. (made)