Teknis Pilkades Dianggap Belum Jelas

PANDEGLANG,SNOL–Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 206 desa seKabupaten Pandeglang, dianggap belum jelas secara teknis. Oleh karenanya, Komisi I DPRD Pandeglang akan memanggil Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD), Rabu (6/5) hari ini.

Sekretaris komisi I DPRD Pandeglang Aminudin menyatakan, selama ini pihaknya berusaha mengawal dan memonitor seluruh persiapan tahapan Pilkades. Hanya saja, pihak eksekutif seolah lambat berkoodinasi dengan DPRD. Selain belum adanya penjelasan soal tekhnis, pihaknya juga akan mempertanyakan soal anggaran.

          “Ya, hari ini (Rabu,6/5,red) kami panggil BPMPD dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA),” kata Aminudin, Selasa (5/5).

          Ketua komisi I DPRD setempat M Habibi menyatakan, untuk hal tekhnis sebetulnya adalah ranah eksekutif. Namun demikian, alangkah lebih baiknya jika DPRD juga dilibatkan dalam hal koordinasi. Jangan sampai, anggota dewan sama sekali tidak mengetahui dan tidak paham terkait Pilkades tersebut.

          “Kami banyak menerima aduan dari bawah soal kesiapan Pilkades itu. Selain Perda dan Perbup yang tidak disampaikan ke kami, juga ada hal-hal teknis yang kami juga belum memahaminya,” ujar Habibi.

          Politisi Partai Golkar ini berharap, Pilkades berjalan lancar dan kondusif. Dengan anggaran sebesar Rp 12 miliar lebih yang sudah dialokasikan di APBD TA 2015, tentunya harus menghasilkan para Kepala Desa (Kades) yang lebih kompeten, serta bisa membawa perubahan masyarakat.

          “Mudah-mudahan dalam Pilkades nanti, dihasilkan pemimpin desa sesuai dengan keinginan masyarakat sekitar. Karena, tantangan aparatur desa kedepan akan semakin berat,” imbuhnya. (mardiana)