Mahasiswa: Energi Kebutuhan Dasar
TANGERANG, SNOL—Keputusan pemerintah mencabut subsidi BBM jenis Premium mendapat penolakan dari mahasiswa Kota Tangerang. Puluhan mahasiswa melakukan aksi demonstrasi dengan cara membakar ban sebagai bentuk penolakan, Rabu (1/4).
Mereka yang tergabung dalam Persatuan Mahasiswa Tangerang, diantaranya GMNI, SMI, HMI dan BEM UMT, terlebih dahulu menggelar orasi di depan kampus UNIS Tangerang. Setelah itu, para mahasiswa berjalan kaki menuju Bunderan Adipura sambil meneriakan yel-yel penolakan. Aksi tersebut juga sempat memacetkan jalan.
Ketua Serikat Mahasiswa Indonesia Cabang Tangerang, Fadhil mengatakan, pemerintah mencabut subsidi karena tidak tepat sasaran dan perlu dialihkan ke sektor lain yang lebih produktif. Padahal sektor energi adalah kebutuhan dasar yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti halnya pangan, kesehatan, dan pendidikan. Oleh karena itu harus dipenuhi oleh negara untuk seluruh rakyat supaya mendorong produktifitas. “Pemerintah juga bilang subsidi membuat bengkak APBN, seharusnya jangan hanya menyalahkan sektor ini karena subsidi menjadi tanggungjawab negara,” ujar Fadhil.
Selanjutnya, pemerintah menaikkan harga BBM karena kenaikkan harga minyak dunia melebihi asumsi yang tertera dalam APBD. Tetapi yang menjadi pertanyaan mengapa politik energi Indonesia gagal mengantisipasi kenaikan harga minyak dunia. Katanya seharusnya pemerintah mencari solusi lain yang tidak memberatkan rakyatnya. Diantaranya konversi energi penyediaan transportasi massal yang memadai. “Pemerintah beralasan menaikan BBM mendorong pembatasan konsumsi BBM. Padahal energi adalah kebutuhan dasar, maka kenaikan harga tidak akan berdampak pada pola konsumsi,” jelasnya. Ditambahkannya, pemerintah juga beralasan menaikan harga BBM untuk memutus arus penyelundupan dan penyelewengan harga. Padal semua tahu bahwa rakyat tidak bisa melakukan penyelundupan dan penyelewengan harga.
Ketua DPC GMNI Tangerang, Abdur Rozak menambahkan, akibat pencabutan subsidi, harga BBM menjadi naik. Diungkapkannya, beberapa alasan pemerintah untuk menaikan BBM, apabila dikaji lebih dalam sangat lemah. Kenaikan harga BBM oleh Presiden Jokowi sama sekali tidak mempertimbangkan sudut pandat kerakyatan.
“Mereka membuat hitung-hitungan studi bahwa ratusan triliun bisa dihemat oleh negara jika harga BBM dinaikan, namun di luar itu semua mereka tidak memasukkan hitungan berapa banyak kaum kapitalis yang akan diuntungkan. Sementara, di sisi lain menimbulkan semakin parahnya kehidupan sehari-hari rakyat,” kata Rozak, Untuk itu, pihaknya menuntut agar pemerintah memberikan subsidi sebesar-besaarnya untuk seluruh rakyat. Kemudian, nasionalisasi aset-aset asing dalam bidang sumber daya alam dan membangun industrial nasional. (uis/made)