Akhir Maret, Lelang Tahap Satu Selesai

PAMULANG,SNOL—Memasuki tri wulan pertama pemerintahan Kota Tangsel, penyelenggaraan lelang proyek di kota tersebut baru berjalan 16 persen. Meski begitu, Pemkot tetap mengklaim pelaksanaannya sudah lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

Kepala Unit Lelang Pengadaan (ULP) Pemkot Tangsel Widodo Hari Lusinto mengatakan, akhir Maret tahun ini lebih baik dari 2014. Hal tersebut disebabkan proses lelang tahap pertama sudah selesai dilakukan.

“Sampai kemarin, Senin (30/3), sudah 44 paket lelang tahap satu selesai dilelang,” katanya.

Lebih lanjut Widodo menjelaskan, proyek-proyek itu dilelang dan tinggal menunggu pemenangnya saja. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, sampai Maret masih nol persen pelaksanaan lelangnya. Namun sekarang sudah mencapai 16 persen. Selain tahap satu sudah selesai, saat ini juga sudah siap dinaikan tayangan proyek lelang tahap dua. Sehingga, progres ini menambah pencapaian ULP Tangsel. “Sekarang sudah siap 68 paket lelang dinaikan menjadi 112 paket,” katanya.

Untuk jumlah paket lelang sendiri tahun ini mencapai 657 paket. Dengan jumlah kegiatan yang sudah dilelang sebanyak 112 paket, maka sudah tercapai 16 persen. Jika dihitung dalam jumlah rupiah, maka nilai dari 112 paket tersebut mencapai Rp 109 miliar lebih yang sudah dilelang. Dari paket yang dilelang ini, proyek-proyek besarnya diperuntukan pada fisik. Proyek fisik juga menyumbang mayoritas paket kegiatan itu terutama dari Dinas Tata Kota Pemukiman, dan Pembangunan, sudah mengajukan sudah cukup besar. “Besarnya untuk pembangunan SDN, sekolah SMP dan SMA, serta kantor kelurahan,” kata Widodo.

Dalam hal pelelangan ini, Widodo menargetkan lelang kegiatan bisa selesai pertengahan tahun. Namun, dia tidak bisa bekerja sendiri. Sebab tugas pelelangan tak hanya tanggung jawab ULP. “Semua memiliki tupoksi dalam proses lelang. SKPD mengajukan paket lelang, ULP memproses, sehingga pencapaian target lelang tender ini menjadi keberhasilan bersama karena kewajiban bersama merupakan sinergitas yang harus baik,” terangnya.

“Kita sinergi dengan SKPD. Kita mendorong agar SKPD cepat mempelajari peraturan baru, Inpres 1/2015 tentang pengadaan barang jasa, Perpres 4/2015 Pengadaan Barang dan jasa. Karena ini juga yang menjadi pengganjal,” tuturnya.

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik dari UIN Ciputat Kota Tangsel Zaki Mubarok mengatakan, tahun ini Kota Tangsel harus segera bebenah dalam melakukan beberapa proyek. Menurutnya, banyak proyek tertunda yang sebenarnya bisa dilakukan pada tahun 2013 dan 2014, namun belum rampung dikerjakan. “Beberapa kasus besar yang menimpa diri Walikota dan juga jajaran pemerintahan Tangsel mempengaruhi kinerja, tidak bisa dipungkiri memang terlihat jelas demikian,” ujarnya.

Agar masyarakat tidak dibuat menunggu lama atas pembangunan Tangsel, Zaki pun menghimbau agar pemerintahan memperketat pengawasan. Baik dilakukan sendiri oleh Pemkot dan DPRD-nya, ataupun melibatkan masyarakat dari kalangan bawah, menengah, akademisi, sampai komunitas yang peduli terhadap pembangunan. (pramita/jarkasih)