Tangsel dan Kabupaten Tangerang Juga Protes Bantuan Keuangan Banten
Walikota Tangerang akan Surati Rano
TANGERANG, SNOL Tidak hanya Kota Tangerang yang menyoal besaran dana bantuan dari Pemprov Banten. Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang –yang secara nominal lebih besar dari Kota Tangerang – juga protes.
Seperti diketahui, dari rencana bantuan keuangan Pemprov Banten ke kota/ kabupaten se-Banten tahun 2014, Kota Tangerang mendapat Rp17,89 miliar, Kabupaten Lebak Rp 140,226 miliar, Pandeglang Rp 59,79 miliar.
Kemudian, Kabupaten Tangerang Rp 59,3 miliar, Kabupaten Serang Rp102, 168 miliar, Kota Cilegon Rp 40, 68 miliar, Tangerang Selatan Rp 51,443 miliar, dan Kota Serang Rp 60,85 miliar.
Walikota Tangerang Arief R. Wismansyah ketika mendengar rencana bantuan keuangan Pemprov Banten untuk Kota Tangerang sebesar Rp17,89 miliar tampak heran. Menurutnya, bantuan keuangan yang diajukan tersebut sangat kecil, padahal kota Tangerang sangat banyak memberi pendapatan untuk Banten.
“Kalau menurut saya, kecilnya bantuan keuangan itu sangat memprihatinkan dan disayangkan. Artinya, kebijakan Pemprov Banten yang terlihat sekali tidak memihak pada pembangunan di Kota Tangerang, atau seolah olah menganaktirikan,” kata Arief.
Arief mengungkapkan, dalam acara HUT Banten ke-14 Pagelaran Gebyar Budaya yang diselenggarakan di Kota Tangerang beberapa waktu lalu dapat memperkuat hubungan bahwa Kota Tangerang adalah bagian dari Banten.
Seharusnya, kata dia, Pemprov Banten juga bisa memikirkan pembangunan di Kota Tangerang.
“Dalam rencana bantuan yang diajukan ke DPRD, Pemprov Banten memperhatikan daerah Lebak dan Serang untuk kemiskinan. Tapi, kita Kota Tangerang perlu untuk mengatasi kemacetan dan banjir. Penyumbang pendapatan terbesar kan berasal dari Kota Tangerang. Kalau tidak dipikirkan bagaimana mau menunjang pembangunan di Banten,” ujarnya.
Arief menuturkan, dari setoran pajak kendaraan saja mencapai Rp 700 miliar. Maka itu, Kota Tangerang juga butuh perawatan, banyak infrastruktur yang dibangun untuk kepentingan masyarakat yang bukan hanya untuk masyarakat Kota Tangerang saja tapi juga menjadi kepentingan masyarakat Kabupaten Tangerang dan Kota Tangsel.
“Kalau Cuma segitu ya sama saja tidak memperhatikan pembangunan yang ada di Kota Tangerang. Saya berharap Kota Tangerang bukan hanya dieksploitasi saja, tapi penunjang pembangunan juga diperhatikan. Soal ini, saya akan komunikasi dengan Plt. Gubernur. Besok (hari ini) saya akan menghadap ke beliau atau kirim surat,” tegasnya.
Dikatakan Arief, Kota Tangerang mungkin sudah dianggap mampu untuk membangun sendiri dengan bersumber pada APBD Kota Tangerang. Dia juga ingin Kota Tangerang sebagai Kota yang mandiri, tapi tetap Kota Tangerang sebagai bagian dari Provinsi Banten yang perlu dikembangkan.
“Kita lihat saja jembatan pintu air 10, itu biayanya saja mencapai Rp 40 miliar, dari mana coba dananya? Kan yang lewat situ juga banyak dari orang Kabupaten. Kemudian, jembatan Kedaung yang menghubungkan Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang di Neglasari, bagaimana itu tindaklanjutnya?,” paparnya setengah bertanya.
Kepala Bappeda Kota Tangerang, Said Endra Wiyanto mengatakan, Pemkot Tangerang dalam pengajuan bantuan keuangannya kepada Provinsi mencapai Rp 276.109.890.000 yang akan digunakan keperluan 8 urusan. Diantaranya, sektor pariwisata, kesehatan, tata ruang, pekerjaan umum, perpustakaan, pertanian, perhubungan, sosial dan pendidikan.
Wakil Walikota Tangsel, Benyamin Davnie juga protes dengan alokasi bantuan Pemprov Banten ke Kota Tangsel yang hanya dipatok Rp 51.443 miliar.
“Cuma seperempatnya ya? Padahal kami meminta bantuan keuangan itu sebesar Rp 169 miliar untuk kelanjutan pembangunan kantor pemerintahan di Ciputat,” ujar Benyamin, Jumat (31/10).
Tadinya sesusai dengan perhitungan rencana 2015 Pemkot Tangsel, pihaknya bakal melanjutkan pembangunan Gedung Parkir dan Gedung III di komplek Pemerintahan. Sebab untuk gedung utama atau Balai Kota dan Gedung II, sudah dianggarkan dengan APBD murni 2015 pemerintahan setempat.
“Kalau hanya dikasih Rp 51 miliar sekian itu, ya kami akan gunakan semaksimal mungkin untuk pembangunan. Entah apa dulu yang akan dibangun, kembali lagi pada perencanaan daerah,” tukasnya.
Soal bantuan keuangan Pemprov Banten ini juga disuarakan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Naziel Fikri. Menurut politisi dari PPP ini, seharusnya dalam memberikan bantuan kepada kota/kabupaten, Pemprov Banten juga memperhatikan besarnya PAD yang diberikan oleh daerah.
“Harus ada rasa keadilan. Dengan PAD yang besar tentunya masyarakatnya mengharapkan pelayanan yang lebih baik. Lewat bantuan dari Pemprov inilah salah satunya bisa dimanfaatkan untuk terus meningkatkan pelayanan,” ujar Naziel.
Menurut Naziel, seharusnya dengan pernah menjadi Wakil Bupati di Kabupaten Tangerang, Rano Karno lebih paham mengenai kebutuhan yang diperlukan Kabupaten Tangerang. “Seharusnya Plt Gubernur telah mengetahui kebutuhan Kabupaten Tangerang,” tandasnya. (uis/pramita/hendra/dm/satelitnews)