U-Turn Cikokol Terus Ditolak Warga, DPRD Tetap Minta Ditutup
TANGERANG, SNOL Pengerjaan akses putaran balik (u-turn) di jalan MH Thamrin, Cikokol, Tangerang rupaya terus mendapat penolakan. Kali ini warga sekitar di Kompleks Bumi Mas Raya, Kelurahan Cikokol.
Warga meminta agar pemerintah mengembalikan fungsi jalan seperti semula dikarenakan semenjak adanya u-turn yang diketahui dibangun atas permintaan Transmart itu, ternyata semakin meningkatnya bahaya kecelakaan di wilayah itu.
Tika, seorang penghuni di Kompleks itu mengatakan u-turn itu memang sangat membahayakan bagi pengguna jalan. Mulai dari pengerjaannya saja sudah sangat mengganggu sampai ada pengendara yang menabrak plang pembatas.
“Saya tidak masalah ya mutar agak jauh dibanding memutar di u-turn tersebut tapi membahayakan saya dan orang lain. Saya juga ngeri muternya mas, kan itu jalurnya banyak kendaraan yang melintas kencang,” kata wanita yang berstatus mahasiswa tersebut.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Pulung, seorang tukang ojek di kawasan tersebut. Dia sangat menyayangkan pemerintah bisa mengizinkan pembuatan u-turn itu. Kata dia, u-turn di depan pabrik Argo Pantes saja, sangat membahayakan dan sering terjadi kecelakaan. Seharusnya, kata Pulung, pemerintah bukan hanya mementingkan kepentingan bisnis saja tapi juga harus memperhatikan keselamatan orang lain.
Ketua DPRD Kota Tangerang, Suparmi menegaskan, DPRD Kota Tangerang tetap bersikukuh agar proyek tersebut disetop. “Itu jalur cepat, dari arah Tangerang turunan, sementara dari arah Serpong itu tanjakan, sangat berbahaya, saya tetap pada rekomendasi agar putaran tersebut ditutup permanen” terangnya.
Mantan Ketua Komisi IV DPRD Kota Tangerang ini menambahkan dirinya pun sempat ditelepon oleh pihak kepolisian agar membantu menutup u- turn yang dimaksud.
Tapi dia menegaskan, bahwa kewenangan menutup ada di Provinsi. “Ataukah mungkin penutupan ini dilakukan secara bertahap, kita lihat saja Kita sih berharapnya demikian, makin cepat makin baik,” jelasnya.
Politisi PDIP ini menerangkan, seharusnya tidak ada beban buat Provinsi untuk menutup u-turn tersebut mengingat pendanaannya berasal dari pihak swasta.
“Lain halnya kalau memang pembangunannya bersumber dari APBD, ada beban yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, tapi kalau memang dari swasta alangkah lebih baiknya kalau sesegera mungkin ditutup,” tegasnya.
Sebelumnya rombongan Komisi IV telah menggelar sidak ke lokasi u-turn. Hasilnya mereka mengusulkan putaran balik itu ditutup permanen.(uis/made/satelitnews)