Posisi Ribka Tjiptaning Sebagai Plt DPD PDI-P Banten Disoal

SERANG,SNOL Kepemimpinan Ribka Tjiptaning sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Provinsi Banten, disoal.

Ribka dinilai melanggar ketentuan DPP terkait rangkap jabatan pada struktur partai hingga berdampak pada mandeknya sejumlah agenda politik di tubuh partai berlambang moncong putih tersebut.

“Ketentuan DPP melarang kadernya memiliki dua jabatan di organisasi partai, dan kita tau bahwa Ribka saat ini menjabat dua jabatan yakni Plt ketua DPD PDI-P Banten dan juga sebagai kepala bidang Kesra di DPP PDI Perjuangan,” ujar Agus Wisas, ketua bidang Informasi dan Komunikasi DPD PDI Perjuangan Provinsi Banten, Minggu (21/9).

Pernyataan Agus bukan tanpa alasan. Rangkap jabatan yang terjadi pada Ribka saat ini sangat berdampak pada menurunnya kerja-kerja politik di DPD, seperti lambatnya penetapan pimpinan definitif DPRD Banten, yang sampai saat ini belum ada keputusan dari DPP.

Kedua juga menghambat tugas-tugas pelaksana harian yang saat ini diemban oleh politisi senior Sukira. Sukira tidak bisa banyak melakukan terobosan karena dituntut berkoordinasi dengan Plt.

“Sementara bagaimana koordinasinya, Ribka sendiri banyak di Jakarta, sehingga sulit melakukan langkah-langkah strategis,” ujarnya.

Mantan ketua komisi I DPRD Banten ini juga menilai bahwa Ribka pernah berkomitmen untuk segera menyerahkan kepemimpinannya di PDI-P pada pengurus lain sebelum Pilpres. Dan jabatan tersebut akan diserahkan setelah proses pemilihan presiden.

“Namun faktanya hari ini (kemarin,Red) Ribka masih menyandang status sebagai Plt dan belum menyerahkannya. Padahal kondisi DPD saat ini sudah stagnan dan harus segera dilakukan langkah-langkah strategis. Ribka diminta untuk segera menanggalkan jabatanya sebagai Plt dan menyerahkanya kepada yang berkomepeten sesuai petunjuk dan keputusan DPP,” terangnya.

Wisas juga mengkhawatirkan jika DPD terus dipimpin Ribka, akan semakin merusak kerja-kerja politik di DPD. Pasalnya kepercayaan dari pengurus di tingkat cabang dan anak cabang semakin menurun terhadap DPD.

“Kita sering mendapatkan laporan dan keluhan dari DPC-DPC terkait kepemimpinan Ribka, cuma mereka tidak memiliki keberanian menyampaikanya baik langsung maupun ke publik,” tukasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi dari Ribka Tjiptaning terkait pernyataan Agus Wisas. Saat wartawan menghubungi Ribka melalui telpon genggamnya kemarin sore, hanya ada jawaban voice mailbox dari operator.(mg11/ jarkasih/satelitnews)