Pejabat Dinas Kelautan Dituding Korupsi

LEBAK,SNOL—Puluhan pria yang tergabung dalam Koalisi LSM Bersatu, melakukan unjuk rasa di halaman kantor Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Lebak. Mereka mendesak Kepala DKP bertanggungjawab atas dugaan kasus korupsi yang dilakukan oknum pejabat setempat.

Massa aksi datang sekitar pukul 10.30 WIB. Mereka datang menggunakan kendaraan bak terbuka dari wilayah Kecamatan Rangkasbitung. Sementara, puluhan aparat kepolisian gabungan dari Polsek Rangkasbitung dan Polres Lebak sudah bersiaga di halaman DKP Lebak, untuk mencegah aksi anarkis.

“Kepala DKP harus bertanggungjawab, kami menduga terjadi perilaku korupsi di DKP ini,” kata Agus, salah seorang orator, Rabu (27/8). Menurut Agus, di tahun 2011 lalu, DKP mendapatkan bantuan pengadaan kapal ikan untuk nelayan, yang nilainya mencapai miliaran rupiah dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Tahun 2012 juga, tambahnya, mendapatkan bantuan eskavator dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dan tahun 2013, mendapatkan bantuan Program Usaha Mina Pedesaan (PUMP).

“Dari bantuan PUMP saja, para oknum pejabat DKP diduga melakukan pungutan liar (pungli) dengan cara mengajukan kelompok fiktif. Begitu juga dengan pengadaan kapal dan bantuan eskavator itu,” tambahnya.

Orator lainnya Novi menambahkan, pihaknya akan melayangkan laporan pengaduan terkait dugaan korupsi, disertai bukti-bukti yang kongkret ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Lebak.

“Kami minta aparat penegak hukum pro aktif, menelusuri dan menyelidiki dugaan kasus itu,”pinta Novi. Selama satu jam massa aksi bertahan dan berorasi, tidak ada satupun pejabat atau perwakilan pegawai dari DKP Lebak yang menemui para pendemo.

Terpisah, para Ketua LSM yang lainnya di wilayah Kabupaten Lebak, mendeklarasikan diri membentuk Forum Komunikasi (FK) LSM Lebak di kediaman Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Lebak Sumantri Jayabaya. Pembentukan itu bertujuan untuk, mempersatukan visi – misi, dan bersinergi dengan Pemkab Lebak dalam rangka mengawal proses pembangunan.

“Walau demikian, kami akan tetap kritis. Jika ditemukan atau ada program pembangunan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dibentuknya FK LSM Lebak ini, untuk membantu Pemkab mempercepat proses pembangunan. Karena LSM itu tidak identik dengan demo, melainkan juga harus bisa berargumentasi yang dilandasi dengan kualitas intelektual,” ujar Yayat Priatna, salah seorang inisiator FK LSM Lebak, yang juga Ketua LSM Lembaga Kajian Banten Bersatu (LKBB). Ditambahkannya, FK LSM juga mendukung Pemkab untuk menobatkan mantan Bupati Lebak Mulyadi Jayabaya (JB) menjadi Bapak Pembangunan Lebak.

Ketua Kamar Dagang dan Indusri (Kadin) Lebak Sumantri Jayabaya, menyambut baik dengan gagasan yang disampaikan oleh FK LSM Lebak. Meski begitu, adik kandung mantan Bupati Lebak Mulyadi Jayabaya ini, meminta kepada para anggota LSM di Lebak untuk tidak mencari-cari kesalahan orang lain.

“Pengurus dan anggota LSM, jangan mencari-cari kesalahan orang. Kedepankan sikap berbaik sangka terhadap orang lain,” tandas Sumantri. (ahmadi/mardiana)