Polisi Tongkrongi Pintu Tol Tangerang – Merak
Polda Banten Siapkan 1850 Petugas Jelang Putusan MK
SERANG,SNOL—Ada pemandangan berbeda di pintu Tol Tangerang – Merak, kemarin. Puluhan polisi bersenjata lengkap berjaga-jaga mengawasi kendaraan yang melintas.
Penjagaan ketat itu dilakukan jelang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan Pilpres 2014 yang akan dilangsungkan besok (21/8). Polda Banten menerjunkan 1.850 personilnya untuk menjaga seluruh pintu masuk tujuan Jakarta. Antara lain, di lima pintu tol dan perbatasan Kabupaten Serang-Kabupaten Tangerang, tepatnya di Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang.
Jumlah 1.850 personel kepolisian tersebut terdiri dari 900 dari Direktorat Sabhara Polda Banten, 650 personel dari Polres Serang serta 300 personel dari Polres Cilegon. Selain di perbatasan Serang-Tangerang, mereka juga akan ditempatkan di 6 pintu tol yang ada di wilayah hukum Banten hingga waktu yang belum ditentukan. Antara lain, pintu tol Ciujung, Serang Timur, Serang Barat, Cilegon Timur, Cilegon Barat dan pintu tol Merak.
Berdasarkan pantauan di Gerbang Tol Serang Timur, ratusan personel gabungan yang terdiri dari Polda Banten dan Polres Serang tampak bersiaga pada hampir seluruh pintu masuk maupun keluar. Bukan hanya personel bersenjata lengkap, Polda Banten juga mengerahkan unit K9 atau anjing pelacak serta menyiapkan kendaraan yang memuat barikade kawat berduri serta kendaraan water cannon.
Kapolda Banten Brigjen Pol M. Zulkarnain saat dihubungi melalui telepon selulernya menyatakan, diterjunkannya seribu lebih anggotanya tersebut untuk mengamankan kondisi masyarakat menjelang putusan MK.
“Secara umum Banten masih dalam kondisi aman, belum ada informasi pergerakan atau pengerahan masa. Kita juga menyiapkan personel Brimob sebanyak 1 kompi. Kita mengerahkan kekuatan secara penuh, untuk mengantsipasi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan,” jelas Kapolda, kemarin.
Kasubdit Tugas Umum (Gasum) Direktorat Sabhara Polda Banten, AKBP Hamdhani menyatakan, pengerahan kekuatan penuh itu dilakukan dalam rangka cipta kondisi jelang pengumuman MK. “Kita jaga 6 titik pintu keluar-masuk Banten, masing-masing titik dijaga oleh 150 personil jumlah itu belum termasuk bantuan dari Polres. Dengan dikerahkannya personel polisi bersenjata lengkap masyarakat menjadi nyaman dan tentram,” katanya.
“Intinya mengantisipasi pengerahan masa jelang putusan MK, masyarakat juga terkendali. Kita juga mengerahkan dua unit K9 dengan kekuatan empat ekor anjing, 4 water cannon juga turut dikerahkan dan ditempatkan di enam titik yang diduga menjadi akses pengerahan massa,” sambung Dhani lagi.
Untuk mengamankan jalannya putusan MK, Kapolri Jenderal Sutarman juga telah mengeluarkan instruksi tembak ditempat bagi yang berani melakukan kerusuhan. Peringatan itu disampaikan Jenderal Sutarman di Rupatama Mabes Polri, Selasa (19/8). Polisi akan menggunakan senjata dengan peluru karet jika ada aksi anarkis di gedung MK saat pembacaan putusan sengketa Pilpres 2014.
Sutarman menjelaskan penggunaan senjata oleh anak buahnya tentu tidak langsung dilakukan. Kata dia, ada tahap dan prosedur yang harus ditempuh dalam rangka menenangkan aksi kekerasan. “Kita akan gunakan (step 6) apabila melakukan tindakan-tindakan anarkis. Tetapi, saya berharap tidak ada anarkis itu dan saya berharap juga tidak sampai ke anarkis,” katanya.
Untuk pengamanan, Sutarman mengaku akan mempertebal sehingga susah ditembus. Jika sebelumnya hanya sistem tiga ring di gedung lembaga yang dipimpin Hamdan Zoelva itu, maka kali ini menjadi empat ring.
“Maka mulai tanggal 19 (Agustus) ini kita mempertebal yang kemarin itu (dari) tiga ring. Ring 1 di dalam MK, ring 2 di halaman, ring 3 di jalan (depan MK), dan kita tambah lagi ring ke-empatnya,” kata Sutarman di Rupatama Mabes Polri, Selasa (19/8). Dia menegaskan, personel sudah disiapkan untuk menempati ring empat tersebut.
“Kita siapkan personel kita di sana,” katanya. Polri juga sudah menyatakan Siaga 1, mulai 19 Agustus 2014 pukul 00.00. Menurut Sutarman, Siaga 1 itu adalah di institusi kepolisian bukan di masyarakat. Artinya, ia menjelaskan, 2/3 personel Polri dalam keadaan siap untuk mengatasi apapun yang terjadi.
“Ini adalah untuk memantau keputusan MK. Jadi, kita siagakan anggota kita. Sebetulnya begitu Siaga 1, masyarakat menjadi lebih tenang,” ungkapnya. Menurutnya, Polri terus melakukan pemantauan kepada massa yang melakukan demonstrasi. Ia mengatakan bahwa berunjuk rasa memang diatur dalam Undang-undang tapi tak boleh anarkis. (ned/boy/adh/jpnn)