Semua Sepakat Banten Harus Bangkit
Silaturahmi dan Diskusi Tokoh Banten Meriah
SERANG, SNOL Silaturahmi dan Diskusi Tokoh Banten yang digagas Jaringan Media Banten (Satelit News, Banten Pos dan Tangsel), kemarin berlangsung meriah. Tokoh Banten yang terdiri dari para pendiri, Wakil Gubernur Banten, pejabat dan mantan pejabat Pemprov Banten, Kapolda Banten, Danrem Maulana Yusuf, serta bupati dan jajaran pejabat daerah lainnya itu larut dalam diskusi yang berlangsung selama dua jam. Para undangan tak ada yang beranjak hingga acara ditutup sekitar pukul 16.00 WIB.
Diskusi yang yang digelar di Ballroom Hotel Le Dian, Kota Serang, ini seakan menjadi ajang buka-bukaan, curhat, hingga membongkar masalah yang terjadi di
berbagai daerah di Banten. Zarkasih Noor yang didaulat memberikan sambutan sebagai perwakilan tokoh yang ada menegaskan, silaturahmi dan diskusi harus digalakkan, sebab semua sudah diajarkan dalam agama. “Silaturahmi dan diskusi (musyawarah) adalah dua hal yang diajarkan agama Islam, karena itulah saya hadir di sini,” tegasnya disambut riuh tepuk tangan peserta.
Acara yang dipandu Dekan Fisip Unsera, Abdul Malik memberi kesempatan pertama kepada mantan pejabat eselon I di Kemendagri sekaligus mantan Sekda Banten, Ayip Muflich. Ayip langsung menyatakan bahwa kondisi Banten saat ini sangat memprihatinkan. “Saya prihatin, apa yang harus kita perbuat dengan ini semua,” kata Ayip.
Namun, lanjutnya, dari keprihatinan ada pelajaran bahwa kita tidak boleh mengulangi kesalahan itu, pengelola pemerintahan harus bisa menata kembali Banten, sebab provinsi yang berdiri atas perjuangan panjang ini punya potensi untuk maju dan berkembang.
Tokoh dan salah satu pendiri Banten, Irsyad Djuaeli langsung menimpali. Irsyad sependapat Ayip. Dia bahkan menegaskan bahwa Banten yang ada saat ini belum seimbang dengan perjuangan pembentukannya dahulu. Pengaturan APBD selama ini, kata Irsyad, tidak maksimal, karena hanya untuk kepentingan kelompok atau golongan tertentu saja. “Rano Karno, pimpinlah Banten dengan baik. Anda tidak perlu membeli mobil atau rumah, sebab semuanya sudah disediakan oleh rakyat Banten,” tegasnya.
Rano Karno pun mendapat kesempatan untuk berbicara. Dia tidak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk mengungkapkan berbagai peristiwa yang selama ini belum terungkap menjelang penahanan atas Ratu Atut Chosiyah. “Saya senang sekali berada di tengah-tengah para tokoh dan pendiri Banten. Saya musafir di sini,” katanya berkelakar.
Dengan penuh penghayatan, Rano menjelaskan detik demi detik pasca penahanan Atut. Rano bahkan mengungkapkan tentang polemik terkait isu adanya surat dari Kemendagri agar Atut menyerahkan kewenangan kepada dirinya. “Surat Kemendagri itu isinya tiga poin. Nah poin ketiga itu berbunyi Gubernur Banten disarankan untuk memberikan sebagian kewenangannya kepada Wakil Gubernur Banten. Jadi bukan memerintahkan, tapi menyarankan saja. Dan itupun hanya sebagian saja. Ini penting untuk saya sampaikan,” tandasnya.
Rano menegaskan bahwa selama ini dia tidak diam. Dia bekerja dan berupaya agar pemerintahan tidak mandek, berbagai cara ditempuh sampai akhirnya KPK memberi izin untuk bertemu Ratu Atut dan menandatangani APBD Banten. “Bayangkan kalau APBD itu tidak ditandatangani, semua tidak akan berjalan,” ujarnya.
Kapolda Banten, Brigjen Pol Muhammad Zulkarnain dalam kesempatan yang sama menegaskan bahwa selama ini kondisi Banten masih aman dan terkendali. Dia mengaku melakukan berbagai cara agar tidak terjadi bentrokan arus bawah terutama yang pro dan kontra terhadap Ratu Atut Chosiyah. “Saya dibantu para kapolres melakukan pendekatan dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, OKP dan berbagai unsur stakeholder lainnya. Intinya agar Banten tetap kondusif,” ungkapnya.
Kapolda mengaku pernah ditelepon Kapolri dan ditanya soal kondisi Banten. “Kapolri pernah nelepon saya, beliau bertanya apakah dibutuhkan bantuan pasukan, saya jawab tidak. Biar saya yang tangani,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Kapolda juga menegaskan bahwa semua pihak harus menghormati hukum dan bertindak di atas rel hukum yang berlaku. “Kalau ada yang demo menuntut ini dan itu silahkan saja, asalkan tidak melanggar hukum. Jika ada yang melanggar, selama langit masih ada maka selama itu pula pelanggar akan dihukum,” tegasnya.
Komandan Korem 064/Maulana Yusuf, Kolonel Inf Dedy Kusmayadi juga menegaskan hal yang sama. Dedy bahkan berkeyakinan bahwa Banten akan tetap kondusif. “Kami selalu melakukan koordinasi dengan berbagai pihak termasuk Kapolda Banten. Semua berjalan kondusif dan saya yakin Banten tetap akan kondusif. Suasana ini harus tetap kita jaga bersama,” pungkasnya.
Ada yang menggelitik saat akademisi dari Unis Tangerang, Mas Iman Kusnandar mengatakan bahwa Pemprov Banten selama ini seperti menjadi kabupaten/kota ke sembilan dari 8 kabupaten/kota yang sudah ada. “Ini pengamatan saya. Provinsi seperti daerah otonom sendiri, padahal sebaiknya anggaran itu diserahkan ke kabupaten/kota saja, agar mereka bisa mengurus pendidikan dan kesehatan masyarakatnya. Sisa anggaran baru untuk pemprov. Kita miris kalau melihat di Lebak ada sekolah yang masih bilik. Ini terjadi karena anggaran tidak merata,” urainya.
Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya langsung merespon hal itu. Dia sepakat dengan guyonan Mas Iman. “Provinsi tidak adil. Sudah tahu Pandeglang dan Lebak masih tertinggal, kenapa tidak mendahulukan itu. Berikanlah ke daerah yang masih tertinggal itu, daerah yang maju kan harus menopang yang masih tertinggal. Tapi kenyataannya selama ini tidak. Pemprov Banten menurut saya tidak adil,” kata Iti diikuti tawa dan tepuk tangan.
Rano Karno hanya tersenyum. Namun usai acara berlangsung, Rano menegaskan bahwa dirinya akan memprioritaskan Lebak dan Pandeglang. “Prioritas saya ada dua, Pandeglang dan Lebak,” kata Rano kepada Iti Octavia. (mg11/igo/deddy/bnn)