Peserta Pengobatan Gratis Mau Diseleksi

TANGERANG,SNOL DPRD Kota Tangerang berniat mengusulkan agar pengguna layanan pengobatan gratis diseleksi. Ini demi mencegah terjadinya pembengkakan anggaran pengobatan di masa yang akan datang.
Ketua Komisi II DPRD Kota Tangerang Hidayat mengatakan, ‘jebolnya’ biaya pengobatan gratis sebesar Rp 50 miliar pada APBD murni 2013 pada penghujung Mei lalu akibat tidak adanya seleksi terhadap penggunanya. Dampaknya sikap masyarakat Kota Tangerang menjadi ‘manja’.
“Selama ini tidak ada screening masyarakat mana saja yang berhak menggunakan fasilitas kesehatan gratis tersebut. Akibatnya, masyarakat cenderung begitu sakit lari ke RS, walaupun kondisinya sebetulnya tidak parah. Nah ke depan, akan kami usulkan agar dilakukan screening, sehingga mereka yang dirujuk ke RS adalah yang betul-betul kondisinya memang harus dirawat di sana,” kata Hidayat kepada wartawan.
Sebagai gantinya, kata dia pihaknya akan mendorong agar Pemkot lebih memberdayakan keberadaan Puskesmas. Caranya, menurut Hidayat adalah dengan mengubah Puskesmas yang ada menjadi Puskesmas rawat inap.
“Jadi Puskesmas juga nanti akan dilengkapi dengan sarana dan sumber daya memadai. Sehingga mereka yang akan ke rumah sakit hanya atas rekomendasi Puskesmas,” katanya.
Dia mencontohkan hal itu sudah diterapkan di Kota Tangerang Selatan (Tangsel). “Puskesmas di Tangsel itu rata-rata sudah dijadikan Puskesmas rawat inap. Dan itu tidak ada salahnya kita contoh,” jelas anggota dewan asal Fraksi PKS ini.
Terlebih, katanya, selama ini mereka yang menikmati layanan pengobatan gratis banyak yang sebetulnya tidak berhak. “Seperti yang punya Jamsostek tapi masih menggunakan fasilitas berobat gratis,” jelasnya. Demikian halnya anggota TNI/Polri yang punya asuransi, dan DPRD dinilai juga tidak perlu menggunakan fasilitas pengobatan gratis.
Akibat ketiadaan srceening itu pula, jelas Hidayat, utang Pemkot menggunung hingga mencapai Rp 90-an miliar kepada RS. Selain itu, pihaknya juga tengah mendorong agar dilakukan audit dana terhadap rumah sakit yang bekerjasama dengan Pemkot Tangerang demi mencegah terjadinya penyimpangan.
Penyimpangan yang dimaksud misalnya, pasien yang seharusnya tidak diberi obat tertentu tapi malah diberi, sehingga mau tidak mau akan berpengaruh terhadap besarnya tagihan RS kepada Pemkot Tangerang.
“Sebab, yang saya dengar ada rumah sakit yang tadinya mau bangkrut, tapi begitu ada kerjasama dengan Pemkot mereka (RS) kembali bergairah,” jelas Hidayat. Namun disinggung RS mana yang dimaksud, dia enggan membeberkan.
Ketua DPRD Kota Tangerang Herry Rumawatine juga mengatakan hal serupa. Herry mengatakan, dengan hanya modal KTP KK, masyarakat Kota Tangerang sudah bisa berobat gratis. Hal ini jelasnya rentan dimanfaatkan secara tidak betul.
“Bisa saja sebetulnya mereka sehat, tapi karena gratis akhirnya berobat juga ke rumah sakit,” jelas Herry. “Seperti PNS yang sudah punya asuransi itukan seharusnya tidak perlu. Sehingga dengan demikian, masyarakat yang belum tercover asuransi, dan tergolong tidak mampu itulah yang menjadi prioritas,” jelasnya.
Sementara Fraksi Demokrat mengusulkan kembali agar proses kerjasama dengan keempat RS Sari Asih dilanjutkan. Juru bicara Fraksi Demokrat Eddy Ham dalam pemandangan fraksi atas nota pengantar APBD P 2013 mengatakan, meski Pemkot Tangerang memiliki utang hingga hampir mencapai Rp 100 miliar kepada RS namun hal itu bukanlah masalah.
“APBD masih-masih sangat mampu menutup utang tersebut dan membiayai kelanjutan program pengobatan gratis, maka itu kami Fraksi Demokrat mengusulkan agar program kerjasama dengan RS Sari Asih yang sempat diputus kontrak kembali dilanjutkan,” tegas Edi.
Plt Walikota Tangerang Arief R Wismansyah mengatakan akan kembali mengevaluasi program kerjasama pengobatan gratis. “Kami akan evaluasi seluruhnya soal program kesehatan gratis ini bagi masyarakat, bukan hanya terkait empat RS yang sebelumnya sudah dicabut dan enam RS yang sudah mengurangi layanan dan melakukan penagihan, akan tetapi seluruhnya akan segera kami evaluasi,” kata Arief, Selasa (17/9).
Arief menyebut program kesehatan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat Kota Tangerang. Oleh karena itu, apabila memang pada realisasinya empat RS Sari Asih Grup yang diputus kerja samanya akan berpengaruh terhadap layanan kesehatan maka ia akan mengeluarkan kebijakan untuk melanjutkan kerjasama kembali. (kiki/made)