Takut Rusuh, Pemkot Tangsel Tunda BLSM

TANGERANG, SNOL Kacaunya data penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) memaksa Pemerintah Kota Tangerang Selatan menunda pembagian uang kompensasi kenaikan BBM itu.
Pemerintah setempat khawatir terjadi rusuh jika BLSM tetap dibagikan dengan menggunakan data yang ada.
Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany kepada wartawan selepas menghadiri acara Hari Kesatuan Gerak PKK di SMPN 4 Tangsel, kemarin (25/6), mengatakan, penyebab penundaan pembagian BLSM adalah perbedaan data antara yang diajukan Pemkot dengan yang diberikan Pemerintah Provinsi Banten.
Airin menjelaskan, ada 16.677 penerima BLSM yang diajukan Pemkot Tangsel ke Pemprov Banten. Namun pada pertemuan Senin (24/6) lalu di Pemprov, Tangsel hanya mendapat jatah 12.182 penerima saja. Berarti Ada selisih 4.495 data penerima.
“Kami khawatir ada masalah di lapangan jika 4.495 Rumah Tangga Sasaran (RTS) ini tidak menerima BLSM,” kata Airin.
Airin belum tahu sampai kapan penundaan itu. Namun pada Jumat (28/6) nanti pihaknya akan menggelar rapat koordinasi membahas masalah ini.
Kadinsosnakertrans Pemkot Tangsel Purnama Wijaya mengatakan, rapat koordinasi akan digelar di aula Bappeda Kota Tangsel. “Kita mengundang perwakilan Kontor Pos, Dinkes dan seluruh Camat di Kota Tangsel,” kata Purnama.
Menurut Purnama, rapat akan membahas solusi masalah perbedaan data penerima BLSM. “Sebab, kita sudah tanyakan masalah itu ke Pemprov, namun mereka mengaku tidak tahu jawabannya,” ungkap Purnama.
Airin mengungkapkan, pihaknya akan membuka posko pengaduan BLSM di tujuh Kecamatan yang ada di Tangsel. Jika ada masyarakat miskin yang tidak mendapatkan BLSM, maka bisa langsung melapor ke posko.
“Posko ini juga akan menjadi tempat verifikasi ulang. Data yang terkumpul di Posko akan kita laporkan ke provinsi, dan provinsi akan memberikan data tersebut ke pusat,” katanya.
Selain membuka posko, tambah Airin, pihaknya juga akan membuka pengaduan lewat layanan pesan singkat (SMS) dan website resmi pemerintahan Kota Tangsel.
Dihubungi terpisah, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar menilai pembagian BLSM yang tidak merata di Kabupaten Tangerang rawan konflik.
“Hal ini juga sudah kami sampaikan ke pemerintah pusat saat penyampaian Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri beberapa waktu lalu,” kata Zaki kepada wartawan koran ini.
Karena itu, kata Zaki, pihaknya akan mengawasi pembagian BLSM di kabupaten nantinya. “Kita akan berupaya mengantisipasi agar tidak terjadi konflik,” harapnya.
Di Serang, pembagian BLSM yang sudah dimulai sejak kemarin tidak merata. Nining Kurnaesih (36), warga Cipocok Jaya, Kota Serang, yang mendapat BLSM menyatakan, di daerahnya ada warga yang terkatagori sama dengan dirinya tetapi tidak masuk dalam daftar penerima BLSM.
Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Serang Mahfud mengatakan, data RTS yang digunakan untuk penerima BLSM adalah data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2011. Jadi sangat mungkin ada penambahan atau pengurangan. Atau mungkin saja ada BLSM yang tidak tepat sasaran dan yang meninggal dunia. Untuk mengantisipasi adanyanya aduan masyarakat pihaknya akan membuka posko BLSM.
Sementara itu, sejumlah Camat di Kabupaten Serang meragukan mengenai akurasi data RTS penerima BLSM.
Camat Cikeusal Leli Hambaly mengatakan, para camat mempertanyakan dari mana asal-usul pemerintah pusat mendapat angka penerima BLSM di Kabupaten Serang yang mencapai 59.363 RTS.
“Penetapan angka menerima BSLM cukup membingungkan. Kita tidak pernah mengusulkan siapa saja yang pantas menerima BLSM, tapi ini tiba-tiba saja sudah ditetapkan dan sudah bisa dicairkan pada 1 Juli mendatang.
Menurut Leli, dengan adanya mekanisme tersebut sangat rawan terjadinya kecemburuan sosial bagi warga yang tidak menerima BLSM. “Ini kan tidak ada verifikasi dulu saya takut malah orang mampu juga mendapatkan BLSM dan saya khawatir ini akan mengganggu kondusifitas antar warga,” katanya.
Di Lebak, jumlah penerima BLSM berjumlah 118.036 kepala keluarga (KK). Jumlah tersebut merupakan data dari Kementerian Koordinator Kesejahteraan Masyarakat (Kemenko Kesra) RI berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2011.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial (Disnakersos) Kabupaten Lebak Tb Saefudin mengatakan, jumlah penerima BLSM tersebut hampir sama dengan jumlah penerima bantuan langsung tunai (BLT) beberapa tahun silam. Namun bedanya, lanjut Saefudin, penerima BLT ditentukan oleh aparat desa, sementara BLSM ditentukan oleh pemerintah pusat.
“Penerima BLT di Lebak tahun 2007 lalu sekitar 118.000 KK,” kata Saefudin, saat ditemui di Kantor Pemkab Lebak, Selasa (25/6).
Menurut Saefudin, KK yang akan menerima BLSM tersebut akan menerima kartu BLSM dari Kantor Pos masing-masing kecamatan. “Untuk para penerima BLSM di wilayah Kecamatan Rangkasbitung kartunya Insya Allah akan diberikan besok (hari ini-red) di Kantor Pos setempat. Sementara pencairan dana BLSM untuk di Kecamatan Rangkasbitung akan dilakukan pada hari Kamis (27/6) besok,” tambahnya.
Di Pandeglang, ada sebanyak 108.986 penerima BLSM. Manajer Operasional PT Pos Pandeglang Dede Imam Hidayat mengatakan, kartu penerima BLSM akan segera dibagikan kepada masing-masing calon penerima dengan melibatkan aparat Desa/Kelurahan dan Kecama-tan. Sebab, PT Pos tidak hafal betul warga satu persatu yang ada di 35 kecamatan di Kabupaten Pandeglang.
“Kami hanya bertugas membagikan uang BLSM, adapun persoalan di bawah, akan kami koordinasikan dengan pihak terkait,” tambahnya. (mita/aditya/bagas/arif/ahmadi/mardiana/mf/satelitnews)