PKS Minta SBY Saja yang Pecat 3 Menterinya

JAKARTA,SNOL Dalam sistem presidensil, parpol tidak berkuasa menarik menteri dari kabinet. Hal itu dipahami Partai Keadilan Sejahtera (PKS). PKS tidak mau ikut campur soal reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II yang adalah hak prerogatif Presiden SBY.

“Kami menyerahkan sepenuhnya kepada presiden untuk menggunakan hak prerogatifnya. Rapat Dewan Pimpinan Tinggi Partai tadi malam menyerahkan sepenuhnya pada presiden,” kata Ketua Fraksi PKS di DPR, Hidayat Nur Wahid, di gedung DPR Jakarta, Kamis (13/6).

Menurut dia, keberadaan kader PKS di kabinet tidak berkorelasi dengan sikap PKS yang menolak keras rencana pemerintah menaikkan harga BBM.  Sikap ini juga sesuai kode etik (code of conduct) antara PKS dan SBY.

“Di butir lima itu tidak ada yang mengatakan partai bisa menarik menterinya dari koalisi. Tidak ada kata-kata itu, tetapi presiden (yang berhak),” ujarnya.

Mantan Presiden PKS ini menambahkan, sikap yang diambil partainya sekaligus menjawab desakan dari anggota koalisi lain yang meminta PKS segera menarik menteri-menterinya dari kabinet.

“Kalau kita berkomitmen pada code of conduct, maka jangan menyuruh kami menarik menteri. Karena itu, kami menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden SBY untuk menggunakan hak pregogratifnya,” jelas Hidayat.(ald/rmol)