PKS Bulat Tolak Kenaikan BBM

JAKARTA,SNOL Presiden PKS Anis Matta kembali memastikan sikap partainya menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada 17 Juni mendatang sudah bulat.
“Itu sikap kami. Kami bulat menolak kenaikan BBM,” ujar Anis Matta usai menghadiri pelantikan Gubernur Jawa Barat dan Wakil Gubernur Jabar 2013-2018 di Gedung Merdeka Bandung, Kamis (13/6).
Anis Matta tak menampik bahwa sikap partainya itu melanggar kesepakatan koalisi. Tapi, PKS tetap menolak kebijakan pemerintah tersebut. “Mengenai code of conduct dalam aturan koalisi, memang kami sudah melanggar aturan itu. Tapi ini sikap,” tegas bekas Wakil Ketua DPR RI ini.
Mengenai masa depan tiga menteri yang berasal dari PKS, Anis menyerahkan kepada Presiden. Karena mereka sudah menghibahkan tiga kadernya itu.
“Menteri itu kan diangkat oleh Presiden. Meski tiga menteri ini PKS, namun mereka tidak menjabat struktural yang strategis di partai,” ujarnya.
Tiga menteri PKS adalah Menkominfo Tifatul Sembiring, Mensos Salim Segaf Aljufri dan Mentan Suswono.
Di Jakarta, Ketua Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid mengatakan, pihaknya mengadakan Rapat Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) di Bandung kemarin, Rabu (12/6). Rapat DPTP merupakan pengganti rapat Majelis Syuro.
Rapat itu dihadiri DPTP yang terdiri dari ketua majelis syuro, presiden partai, sekjen partai, bendahara umum, ketua dewan syariah pusat dan ketua majelis pertimbangan pusat. Selain itu juga ada tiga menteri PKS, fraksi dan majelis pertimbangan partai.
Menurut Hidayat, PKS sepakat menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Hal itu sejalan dengan sikap yang mereka sampaikan selama ini.
“Memutuskan bahwa sikap partai menolak kenaikan harga BBM bersubsidi dan sikap ini adalah sikap yang final karena diputuskan lembaga tertinggi partai,” kata Hidayat di DPR, Jakarta, Kamis (13/6).
Kemudian lanjut dia, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan turunannya yakni fraksi diamanahkan untuk mengelola penyikapan masalah itu dengan cara rasional dan profesional.
Anggota Komisi VIII DPR itu menyatakan, dengan menolak kenaikan harga BBM bersubsidi, bukan berarti PKS anti kesejahteraan rakyat. Akan tetapi bagian dari cara mereka mengoreksi kebijakan yang berpihak kepada kesejahteraan rakyat.
Sementara itu Sekretaris Fraksi PKS, Abdul Hakim mengatakan, partainya menolak kenaikan BBM. Mengingat kebijakan kenaikan harga BBM itu dilakukan mendekati tahun ajaran baru, Ramadhan dan Idul Fitri.
Sehingga menurut Hakim, dikhawatirkan tingkat inflasi menjadi tidak terkendali. “Sangat dipastikan pengangguran dan kemiskinan naik, dan juga berbagai usaha menengah kecil akan kolaps. Akhirnya fraksi terus berjuang untuk rakyat, menolak kenaikan BBM,” ujarnya.(zul/gil/jpnn)