Kepala Daerah Sering Ingkari Putusan PTUN

JAKARTA,SNOL  Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang sering diabaikan kepala daerah (Kada) dikeluhkan para PNS.

Pasalnya, upaya mereka untuk mencari keadilan sia-sia, karena meski sudah diputus hingga ke PTUN tingkat dua, hasilnya tidak dilaksanakan oleh Kada.

“Kami sering menerima keluhan dari pejabat eselon I dan II di daerah yang dimutasi bahkan dinonjobkan semaunya oleh kada tanpa alasan jelas,” ujar Deputi Tatalaksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Dedi S Bratakusuma dalam keterangan persnya, Minggu (17/3).

Sikap kada ini, lanjutnya, karena adanya UU No 32/2004 tentang Pemerintah Daerah. Mereka menganggap putusan PTUN tidak bersifat mengikat. Itu sebabnya, KemenPAN-RB tengah menggodok RUU tentang Administrasi Pemerintahan untuk menguatkan posisi PTUN.

“Akibat politisasi birokrasi, karier PNS dikorbankan. Kandidat yang menang tidak jarang membawa ‘gerbong’ ke jajaran birokrasi, meskipun tidak memiliki kompetensi sekalipun. Selain itu, sering terdengar juga adanya calon yang memanfaatkan aset negara untuk kegiatan kampanye. Alhasil hak-hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan juga terganggu. Ini tidak boleh terjadi lagi,” tegasnya.

Dalam Grand Design Reformasi Birokrasi yang telah diekstraksi ke dalam sembilan program percepatan reformasi birokrasi, pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang bersih, kompeten, dan melayani.  Yang dimaksud dengan bersih adalah bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta bersih dari politisasi.

Kebijakan tersebut juga dituangkan ke dalam RUU Aparatur Sipil Negara (ASN), yang akan memposisikan pejabat karir tertinggi di daerah sebagai pejabat pembina kepegawaian (PPK). “Hal ini sebagai salah satu langkah untuk menghindari politisasi birokrasi,” pungkasnya. (Esy/jpnn)