Disporabudpar Ngaku Belum Serius Kelola Pariwisata

TIGARAKSA,SNOL Minimnya anggaran pengelolaan dan pemeliharaan serta rendahnya perhatian pemerintah Kabupaten Tangerang terhadap sejumlah lokasi wisata, akhirnya terkuak. 

Kepala Dinas Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata (Disporabudpar), Soma Atmaja mengakui selama ini dinasnya memang belum serius mengelola aset tersebut yang sangat berpotensi mendatangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pengakuan itu terungkap ketika wartawan menanyakan minimnya pos anggaran untuk pengelolaan dan pengembangan pariwisata setiap tahunnya, serta seringkali saling lempar masalah antara Disporabudpar dengan DPRD ketika ditanya alasan mengenai minimnya anggaran untuk pos tersebut.

“Kami memang belum serius kelola pariwisata di Kabupaten Tangerang. Itu kami akui. Jadi anggarannya pun setiap tahun selalu kecil,” ucap Soma Atmaja, dalam kegiatan press tour program kerjasama program informasi dan media masa yang digelar Disporabudpar dan Humas Setda Pemkab Tangerang di Padang Golf, Jalan Modern Golf Raya Kota Tangerang, Jumat pekan lalu.

Saat ini, kata Soma, pengelolaan dan pengembangan serta pemeliharaan tempat-tempat pariwisata belum menjadi program wajib. Disporabudpar sementara ini masih terfokus kepada program pertukaran pemuda dan pembangunan sarana olahraga. “Tahun ini anggaran untuk pariwisata hanya sekitar Rp 1 miliar,” katanya.

Dia berpendapat, selama ini jarang sekali ada lokasi pariwisata yang sukses dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah, begitu juga di Kabupaten Tangerang. Oleh karena itu, pihaknya akan mengusulkan agar pariwisata ditangani pihak ketiga. “Biasanya kalau dikelola oleh pihak ketiga hasilnya bagus,” tukas mantan Camat Pagedangan ini.

Ditanya alasan mengenai pariwisata yang belum digarap serius, Soma menjelaskan, bahwa di program yang ditangani oleh Disparabudpar selama ini terlampau banyak. Meliputi, kepemudaan, olahraga, dan budaya. “Ada 4 pos. Kalau pariwisata ingin tergarap maksimal ya harus terpisah sendiri. Misalnya membuat dinas baru khusus pariwisata atau kantor,” jelasnya.

Soma mengaku sedang membuat pengajuan pemisahan bidang pariwisata dari Disporabudpar. Selain itu usulan alternatif jika memungkinkan kata Soma, bidang pariwisata akan didorong untuk menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), karena penglolaan parisiwata akan cepat berkembang dengan melibatkan pihak ketiga.

Terpisah, wakil ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tangerang, Sapri juga mengakui jika anggaran Disporabudpar memang terbatas, sebab membawahi tiga bidang. Terkait usulan pemisahan biang pariwisata menjadi kantor atau badan serta BUMD, Sapri menyatakan perlu kajian lebih jauh.

“Senin depan kebetulan DPRD akan melakukan pembahasan pra Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait perubahan SOTK di lingkup Pemerintah Kabupaten Tangerang. Pemda diberikan keleluasan oleh pemerintah pusat untuk mengubah SOTK sesuai dengan aturan yang berlaku,” pungkasnya. (aditya/ jarkasih)