Kebijakan Walikota Soal KTP Disalahgunakan
TANGERANG, SNOL Walikota Tangerang Wahidin Halim mencium aroma ketidakberesan pada aparaturnya di tingkat bawah terkait pemberian kartu kependudukan. Wahidin menduga, petugas di tingkat bawah seperti Kepala Seksi (Kasi) Pemerintahan ‘memanfaatkan’ kebijakannya untuk mencari keuntungan pribadi dengan memberi KTP Kota Tangerang kepada pendatang secara gampang.
Hal itu dikatakan Wahidin di hadapan anggota DPRD Kota Tangerang dan para kepala SKPD serta unsur Muspida pada saat Rapat Paripurna DPRD Pengesahan Raperda Perubahan APBD menjadi Perda pada Senin (1/10) lalu. “Saya menyesalkan hal ini. Aparatur di bawah, khususnya Kasi Pemerintahan rupanya ‘memanfaatkan’ kebijakan saya untuk mencari keuntungan pribadi dengan memberikan KTP secara mudah kepada pendatang. Ini terbukti dengan cepat bertambahnya penduduk Kota Tangerang serta tingginya angkatan kerja,” jelasnya.
Padahal lanjutnya, dia telah secara tegas meminta agar aparat terkait untuk selektif dalam memberikan kartu tanda penduduk. Hal ini bertujuan guna mencegah terjadinya ledakan penduduk serta permasalahan yang timbul di kemudian hari. Karenanya, diapun meminta agar hal itu menjadi perhatian serius anak buahnya, khususnya para Kepala Kelurahan.
Terlebih, saat ini Kota Tangerang menjadi magnet bagi penduduk luar daerah untuk datang seiring dengan adanya program kesehatan gratis dari Pemkot. “Saya juga menemukan ada penduduk luar daerah sengaja berpindah ke Kota Tangerang agar semata-mata dapat menikmati fasilitas kesehatan gratis. Inikan sebetulnya tidak boleh,” jelasnya.
Wahidin melanjutkan, anggaran pemda yang alokasinya lebih banyak untuk belanja publik adalah semata-mata agar dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat Kota Tangerang. “Kita sudah mulai membangun rumah sakit umum kelas III gratis untuk masyarakat Kota,” jelasnya. Bila perlu, katanya jika masih memungkinkan akan ditambah anggarannya demi melayani kebutuhan kesehatan masyarakatnya.
Untuk diketahui, pada perubahan APBD Kota Tangerang tahun 2012 ini Pemkot mengalokasikan 65 persen APBD-nya atau sebesar Rp. 1.557.790.167.006 dari total Rp 2,4 triliun total alokasi belanja tambahan (ABT). Sedangkan 37 persen atau 912.282.192.540 untuk belanja aparatur.
Sebelumnya DPRD Kota Tangerang juga memberikan apresiasinya atas program kesehatan gratis yang dicanangkan Pemkot. Bahkan, DPRD siap mendorong agar alokasi pengobatan gratis ditingkatkan dari Rp 50 miliar di tahun ini menjadi Rp 60 miliar di tahun 2013. “Kami akan dorong terus penambahan anggaran untuk layanan kesehatan. Sebab, semakin besar anggarannya, akan semakin besar yang bisa menikmatinya.
Apalagi, adanya RSU Kota Tangerang ini bukan hanya bagi warga miskin, tapi untuk semua warga pemilik KTP Kota Tangerang. Jadi anggarannya akan kami dorong sampai Rp 60 miliar tahun depan,” beber Ketua DPRD Kota Tangerang, Herry Rumawatine beberapa waktu lalu. (made)