WH Rombak Kabinet

TANGERANG, SNOL Terjawab sudah rasa penasaran PNS di lingkup Pemkot Tangerang tentang siapa akan digeser di awal Oktober ini dari jabatannya. Senin (1/10) pagi Walikota Tangerang Wahidin Halim (WH) mengumumkan perombakan kabinet dengan merotasi sejumlah pejabat di lingkup eselon II dan III.
Prosesi serah terima dan pelantikan dilakukan bersamaan apel pagi di lapangan Plaza Puspemkot Tangerang. Mereka yang dimutasi merupakan pejabat yang memiliki posisi cukup strategis.

Adapun pejabat yang terkena mutasi diantaranya adalah Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Zaenudin yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat & Keluarga Berencana (BPMKB). Posisi Zaenudin digantikan Tabrani yang sebelumnya menjadi Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata.

Sementara posisi yang ditinggal Tabrani diisi oleh Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Gatot Suprijanto. Sedangkan kursi Kepala Dishub kini diserahkan kepada Ivan Judianto yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian (Kabag) Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kota Tangerang. Selengkapnya lihat tabel .

Wahidin Halim dalam sambutannya menjelaskan, proses mutasi dilakukan  berdasarkan tingkat kebutuhan dan sudah mempertimbangkan dari sisi kerja, kepegawaian dan lain sebagainya. Mutasi juga katanya, sebagai bentuk penyegaran. Wahidin menampik ada alasan politik di belakang kebijakannya. “Tidak ada motif politik apapun di belakang mutasi ini, karena saya sendiri yang melakukan. Tidak ada juga unsur like and dislike (suka atau tidak suka-red),” jelasnya. Selanjutnya dia meminta agar kepada pejabat yang baru saja dilantik dapat langsung bekerja dan  melakukan inovasi untuk melayani masyarakat.

Anggota Komisi I DPRD Kota Tangerang yang membidangi hukum dan pemerintahan, Suratno Abubakar saat dimintai tanggapannya perihal mutasi ini mengaku pada dasarnya tidak mempermasalahkannya. Terlebih katanya, ada beberapa posisi yang dijabat dalam waktu cukup lama seperti Kepala Dinas Pendidikan Zaenudin yang telah menjadi Kadis Pendidikan dan Kebudayaan selama hampir delapan tahun. “Sebetulnya tidak baik juga seorang pejabat berlama-lama duduk di suatu jabatan tertentu. Sebab bisa saja dia terjebak dalam rutinitas sehingga menjadi bosan,” katanya.

Untuk itu, katanya perlu diadakan penyegaran sehingga para pejabat ini menemukan tantangan di posisinya yang baru. “Apalagi posisi yang dijabat ini memerlukan speed ( kecepatan) yang lebih lagi, sehingga saya kira sudah sepatutnya orang-orang muda ditempatkan pada posisi stretegis itu,” kata politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Namun meski memang perlu penyegaran, mantan Ketua Komisi A ini menjelaskan, bukan berarti kinerja para kepala SKPD yang dirombak ini buruk atau tidak maksimal. “Program para kepala Dinas inikan secara umum sebenarnya sudah tertuang dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang kemudian dituangkan lagi dalam kebijakan umum anggaran, dan itu dibahas antara Pemkot dan DPRD. Dengan kata lain, kebijakan-kebiakan di SKPD tersebut sudah jalan oleh sebuah sistem,”jelasnya. (made)