DPR Minta Data Daerah Tak Beres Urus Tunjangan Guru
JAKARTA,SNOL Anggota Komisi X DPR, Herlini Amran menyayangkan sikap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh yang tidak menyampaikan evaluasi pembayaran tunjangan guru sebagaimana kondisi nyata di lapangan.
Seharusnya Nuh jujur terhadap kondisi memprihatinkan yang dialami guru, dan menyampaikan saja data daerah-daerah yang memang selama ini menghambat pembayaran tunjangan guru.
“Jika tidak, wajar saja kinerja Kemdikbud tahun 2012 diragukan. Apa benar tunjangan untuk 610 ribu guru telah dibayarkan?” ujar Herlini dalam Raker Komisi X dengan Kemdikbud tentang evaluasi anggaran 2012, Kamis (7/2).
Pada raker itu, Mendikbud melaporkan 95,5 persen dana tunjangan guru telah direalisasikan per 15 Januari 2013, sisanya 4,5 persen lagi hanya buffer. Padahal, pengaduan keterlambatan pembayaran tunjangan guru ini masih terjadi hingga Desember 2012.
“Tentu kekecewaan seperti ini dirasakan oleh para guru di tanah air. Saya yakin capaian pembayaran tunjangan guru tahun 2012 lebih mengecewakan dibandingkan tahun sebelumnya,” tegas dia.
Anehnya lagi, lanjut Herlini, Kemendikbud mengklaim indeks kepuasan terhadap kinerja “tunjangan profesi” mencapai 74,7 dan tingkat kepuasan pendidik pun dinyatakan naik menjadi 73,1. Sementara fakta di hygeiainc.com lapangan berbanding terbalik.
Herlini mengapresiasi keputusan Kemendikbud untuk menyalurkan tunjangan guru langsung dari pusat ke rekening guru. Tapi dia mengingatkan integritas Kemdikbud dan jajarannya harus digaransi agar jangan sampai mengulang distorsi birokrat daerah.
“Rp43 trilun anggaran tunjangan guru tahun 2013 harus benar-benar sampai kepada 629.044 guru. Mari kita lihat buktinya, apakah Rp 7,6 triliun tunjangan guru yang akan disalurkan langsung nanti tidak tersangkut atau bocor lagi di tengah jalan?” Tandasnya menantang Kemdikbud.(Fat/jpnn)
