TIGARAKSA,SNOL—Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan viagra costs Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) mulai disorot.

Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) mengingatkan institusi tersebut untuk bekerja secara profesional, independent dan terbuka saat menyeleksi bakal calon (Balon) Kades.

            Ketua Apdesi Provinsi Banten, Surta Wijaya mengatakan, gesekan politik dalam Pilkades cukup tinggi dimulai dari tahapan awal. Menurutnya, Pemkab Tangerang melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Pemerintahan Desa harus bekerja secara profesional saat melakukan pemilihan Balon Kades.

            “Tahapan penyusunan Pilkades juga rawan gesekan politik, semisal dari oknum pegawai pemerintah atau kecurangan lainnya. Itu bisa terjadi pada seleksi Balon Kades ataupun penyusunan panitia Pilkades. Saya ingatkan agar Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Pemerintahan Desa bekerja secara profesional, independent dan terbuka,” ujarnya kepada Satelit News, Minggu (15/3).

            Pihaknya berharap, Pilkades yang sarat dengan pesta demokrasi masyarakat di desa mampu melahirkan pemimpin sesuai harapan seluruh pihak. “Saya setuju dijalankan fit dan proper test bagi Balon Kades. Tapi ingat jangan ada main mata, apalagi meloloskan Balon yang memang tidak memenuhi syarat. Ini demi mewujudkan pemimpin sesuai harapan masyarakat,” tegasnya.

            Sementara itu, Kepala Bidang Pemerintahan Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Pemerintahan Desa, Imam Hidayat mengatakan, Pemkab terus melaksanakan tahapan Pilkades sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Saat ini peserta Balon Kades mulai menjalani tahapan pertama medical check up di RSUD Balaraja.

            “Salah satu tujuan dari medical check up ini untuk menghindari adanya para Balon Kades yang tidak sehat ataupun mengkonsumsi narkoba. Tes kesehatan ini dilakukan sesuai zona masing-masing yang terbagi menjadi enam zona secara bertahap, agar tidak menumpuk jumlah peserta yang akan melakukan tes,” jelasnya.

            Lanjut Imam, karena ada enam zona maka tes akan dilakukan selama enam hari yang dimulai pada Jumat kemarin hingga Jumat depan. Sementara hari Sabtu dan Minggu merupakan hari libur cek kesehatan. “Bagi yang tidak bisa hadir ataupun berhalangan bisa dilakukan pada hari berikut sebelum tanggal pendaftaran dibuka. Karena kalau tidak memiliki surat keterangan sehat para Balon Kades ini tidak bisa mendaftarkan dirinya,” kata Imam.

            Imam menambahkan, pemeriksaan kesehatan dilakukan di ruangan khusus agar bisa memberikan hasil tes yang maksimal, serta tidak mengganggu pasien lain yang berobat di RSUD Balaraja. “Pemerintah tidak ingin nantinya ada para calon Kades yang tidak memiliki kondisi yang bagus. Misalnya begini, baru juga terpilih menjadi Kades beberapa bulan tahu-tahu sakit jantung dan akhirnya meninggal dunia, ataupun ternyata ada salah satu para Balon Kades yang ternyata adalah pengguna narkoba. Kita sih tidak mengaharapkan ada yang seperti itu, makanya kita ada kan tes kesehatan ini,” tandas Imam.

            Sementara itu, Direktur RSUD Balaraja Rr Reniati mengungkapkan pihaknya sudah dihimbau oleh pemerintah untuk bertindak objektif, sehingga tidak mungkin ada permainan curang dalam medical check up ini. Menurutnya setelah dilakukan pemeriksaan pihaknya juga akan melakukan tes psikotes. (mg27/aditya)