JAKARTA,SNOL Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyayangkan adanya perseteruan antara DPRD dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, akibat pembahasan APBD tahun 2015.

Atas kisruh ini, Mendagri pun kembali mengingatkan pemda dan 0to5.com DPRD se-Indonesia tetap fokus ke tugas dan fungsi masing-masing, dan menjadikan kasus di DKI sebagai pelajaran.

Ia menyatakan pemda dan DPRD harusnya bermitra sejajar untuk transparansi anggaran daerah.

“Seharusnya mereka merupakan mitra sejajar dalam menjalankan fungsinya dan membangun transparansi tata kelola pemerintahan dengan mendorong pengalokasian anggaran lebih banyak untuk pelayanan publik yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat,” ujar Tjahjo, Jumat (6/3).

Selain itu, ujarnya, kedua belah pihak seharusnya menjalankan reformasi birokrasi, meningkatkan kompetensi aparatur dan membuka partisipasi publik melalui citizen charter dalam proses pengambilan kebijakan publik Pemda.

Pemda dan DPRD, sambungnya, juga harus bersinergi dalam setiap pengambilan keputusan politik daerah seperti menyusun dan menetapkan APBD dan Perda yang sesuai kebutuhan daerah. Bukan justru sebaliknya.

“Kalau kedua lembaga tersebut saling memahami posisi dan fungsinya tidak akan terjadi perbedaan pendapat yang sangat terbuka terkait RAPBD 2015 DKI ini,” tandas Tjahjo. (flo/jpnn)