PANDEGLANG,SNOL—Pengelolaan dokumen kependudukan berbasis nomor induk kependudukan (NIK) masih menemukan berbagai kendala. Salah satunya disebabkan oleh keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola program baik dari segi jumlah maupun keterampilan.

Dinas Kependudukan dan only now Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pandeglang harus konsisten dan secara intensif melakukan pembinaan dan sosialisasi tentang kebijakan kependudukan kepada aparatur yang ada di kecamatan dan desa atau kelurahan. Selain itu juga perlu adanya peningkatan keterampilan para tenaga teknis.

Kepala Disdukcapil Pandeglang E. Sutisna mengatakan, untuk KTP Elektronik (E-KTP) sesuai dengan jumlah yang didistribusikan oleh Ditjen Adminduk Kemendagri, baru sebanyak 523.909 orang dari jumlah sekitar 681.768 orang yang direkam.

“Sampai dengan akhir Desember 2014, yang belum tercetak sebanyak 20.789 orang,” kata Sutisna, Kamis (26/2).

Tahun 2015 ini, pelaksanaan e-KTP pelayanan perekamannya diarahkan kepada kurang lebih 254.000 orang yang belum direkam dan wajib KTP. Hal itu diwajibkan pencetakannya bagi yang sudah direkam, tapi belum tercetak oleh pusat.

Sekda Pandeglang Aah Wahid Maulany mengatakan, Pemkab dianggap berhasil melaksanakan program nasional e-KTP. Namun, disisi lain masih banyak masyarakat Pandeglang yang belum memiliki e-KTP. “Dengan keterbatasan yang ada, kita mampu menyelesaikan program ini sesuai dengan waktu yang ditargetkan oleh pemerintah pusat,” ungkap Aah, dalam pembukaan acara Rapat Koordinasi (Rakor) Kebijakan Kependudukan di Oproom II Setda setempat, Kamis (26/2).

Aparatur desa/kelurahan dan kecamatan, diharapkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat di daerahnya agar lebih memahami pentingnya kepemilikan identitas kependudukan. Selain sebagai salah satu bukti penduduk, juga bermanfaat untuk pengadministrasian.

“Harus ada pemahaman yang sama, dan disosialisasikan secara lebih merata. Jangan sampai masyarakat di pelosok Desa tidak mengetahui pentingnya e-KTP tersebut,” harapnya. (mardiana)