APBD 2014

SETU,SNOL Pergantian ta­hun dari 2013 ke 2014 tinggal lima hari lagi. Anggaran Pen­dapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2014 Kota Tange­rang Selatan (Tangsel), belum juga diketuk palu. Ada apa gerangan?

Dikonfirmasi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Tangsel Ruhamaben menga­takan, sejauh ini dewan masih menunggu usulan Rancangan APBD dari Pemkot Tangsel yang sebelumnya sudah diba­has oleh DPRD. Tapi Sampai saat ini pemkot belum juga menyampaikan R-APBD ter­sebut. Belum diserahkannya R-APBD ini diprediksi akan menimbulkan keterlambatan dalam pengesahannya.

Ruhamaben bersama ang­gota DPRD lainnya, menar­getkan sebelum tanggal 31 Desember 2013, RAPBD Kota Tangsel 2014 sudah ha­rus disetujui untuk disahkan menjadi APBD. “Kami ber­harap, sebelum akhir bulan sudah ketuk palu. Sehingga tak ada keterlambatan seperti apa yang dikhawatirkan,” ka­tanya.

Meski masih ditangan Pem­kot, untuk APBD 2014 dipre­diksi akan naik hingga Rp 2 triliun lebih. Jumlah tersebut naik sekitar Rp 300 sampai 500 miliar dari tahun 2013.

Dikonfirmasi terpisah, Ka­bag Humas Pemkot Tangsel, Dedi Rafidi mengatakan, ke­terlambatan lebih disebabkan karena kehati-hatian Pemkot dalam penyusunan. “Karena ini menyangkut masalah ang­garan, jadi kami perlu berha­ti-hati,” ungkapnya.

Sebab untuk saat ini, kondi­si Pemkot Tangsel belum me­nunjukkan kondusifitas yang baik. Karena kondisi seperti itulah, penyusunan anggaran perlu adanya sinergi yang le­bih jeli dan kehati-hatian lagi. “Tapi pasti, sebelum tanggal 31 Desember, sudah selesai dan akan diplenokan,” ung­kap Dedi.

Menanggapi keterlambatan tersebut, baik Pemkot mau­pun DPRD dinilai tak serius untuk melakukan penyusunan APBD. Hal tersebut diuta­rakan Pengamat Kebijakan Publik Universitas Islam Ne­geri (UIN) Syarif Hidayatul­lah Ciputat, Zaki Mubarok.

“Apa yang dikerjakan DPRD dan Pemkot sudah sangat telat. Hal ini akan ber­dampak bagi program kerja di very good site tahun depan,” ungkapnya. Se­harusnya dari jauh hari, baik Pemkot dan DPRD menun­jukkan sinergisitas yang baik.

Justru saat ini yang terlihat adalah keduanya jalan secara sendiri. “Jangan sampai ma­syarakat jadi korbannya. Ka­lau sudah begini, masyarakat bisa menggugat kinerja DPRD maupun Pemkotnya,” pung­kas Zaki. (pramita/jarkasih)