JAKARTA,SNOL Wasekjen Partai Demokrat, Saan Mustopa menuturkan bahwa dirinya belum mendengar kabar rotasi jabatan Sutan Bhatoegana yang saat ini menjabat sebagai Ketua Komisi VII DPR.

Sutan dikabarkan akan dirotasi dari jabatannya terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus SKK Migas.

“Saya belum tahu ada rolling atau tidak, saya belum mendengar,” ujar Saan usai menjadi pembicara di Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (1/12).

Untuk masalah rotasi jabatan, mantan Sekjen Partai Demokrat ini menyerahkan sepenuhnya pada keputusan partai. “Itu kebijakan dari partai. Partai punya kewenangan (untuk panggil Sutan bila diduga terlibat kasus -red) dan PD pasti sudah mengantisipasi masalah itu,” tegasnya.

Anggota komisi hukum di DPR ini memastikan kalaupun ada kader yang disebut terlibat suatu kasus, partai berlambang segitiga mercy itu tak akan menghalang-halangi proses hukum yang tengah berjalan. “Soal-soal itu kami mempercayakan kepada institusi penegak hukum, demokrat tidak ada kepentingan untuk melakukan intervensi pelaksanaan penanganan kasus di sana,” akunya.

Kendati begitu, Saan berharap agar masyarakat bisa melihat masalah ini secara subjektif. “Kita berharap ada perlakuan yang proporsional dari semua pihak dari semua isu yang muncul,” tutupnya.

Sutan dikabarkan akan dicopot dari jabatan Ketua Komisi VII oleh Fraksi Demokrat lantaran diduga ikut terseret dalam kasus dugaan suap SKK Migas. Kabar ini menyeruak menyusul rapat tertutup yang dilakukan Ketua Harian Parati Demokrat Syarif Hasan dengan Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Assegaf pada Kamis (29/11) kemarin.

Santer terdengar bahwa pertemuan itu untuk membahasa keputusan DPP yang akan mencopot Sutan Bhatoegana dari ketua Komisi VII. Saat dikonfirmasi kabar tersebut, Nurhayati tak menampiknya, dia mengaku memang akan melakukan sejumlah rotasi di jajaran anggota fraksinya.

Hanya saja dia tak menjabarkan secara detail. Nurhayati mengatakan, jika ada rotasi, tidak melulu berkaitan dengan kasus yang kini tengah ramai dibicarakan di sale viagra media massa. “Yang jelas bukan atas dasar kasus atau apapun, tapi semata-mata kebutuhan dari fraksi,” tegas Nurhayati. (chi/jpnn)