RIYADH,SNOL- Saudi Arabia memblokir layanan pesan instan Viber karena menolak memberikan akses kepada pemerintah kerajaan untuk memantau aktivitas penggunanya. “Kebebasan rakyat di Arab Saudi telah direnggut setelah layanan mereka diblokir,” ujar Talmon Marco, pimpinan Viber seperti dilansir pctechmag, Sabtu (8/6).

Viber hingga kini mengaku belum mengetahui alasan pemblokiran itu. Pada Maret lalu, pemerintah Saudi memperingatkan Viber dan layanan pesan instan terenkripsi lainnya bahwa mereka akan diblokir kecuali menyediakan alat untuk pemantauan. Namun, Viber menolak memberikan data yang diminta pemerintah Saudi.

Fakta bahwa layanan telepon dan pesan instan gratis Viber tidak lagi berfungsi di negara itu bukan tak diduga sebelumnya. Regulator telekomunikasi Saudi sudah memperingatkan Viber, Skype dan Whatsapp bahwa ketiganya akan diblokir jika menolak untuk dipantau.

Peringatan itu memicu protes warga dan kaum ekspatriat di negara itu. Banyak yang mulai menyensor pesan-pesan mereka, karena khawatir disadap.

“Kami berasumsi alasan mereka ingin tahu adalah untuk mencari cara menyadap percakapan di layanan kami, mendengarkan apa yang dikatakan pengguna, membaca pesan-pesan,” lanjut Marco.

Layanan Viber juga diblokir di Iran karena alasan politis.  Namun, alasan pemblokiran di http://oneidacity.com/canadian-rx-levitra Arab Saudi hingga kini masih belum jelas.

Sebelumnya, Kementerian Agama Arab Saudi mengecam naiknya pengguna media sosial seperti Twitter di negara tersebut. Sheikh Abdul-Latif al-Sheikh mengatakan, warga Saudi yang menggunakan Twitter akan merugi baik di dunia maupun akhirat.

Pada akhir Maret lalu, di hadapan para ulama Saudi, Abdul-Latif menyebut Twitter sebagai medium untuk menyebar pesan-pesan yang tidak benar. Pada hari yang sama imam masjid di Mekah mengatakan bahwa warga berhak untuk mengemukakan pendapat. Namun harus dilakukan dengan hati-hati untuk melindungi integritas dan kewibawaan negara.

Pernyataan ini dipandang sebagai isyarat kekhawatiran para pejabat Saudi soal pemanfaatan Twitter oleh warga untuk membahas masalah politik, sosial, dan agama yang sensitif. (Esy/jpnn)