Pemerintah Siapkan Strategi Genjot Penerimaan Pajak
JAKARTA,SNOL—Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengaku pemerintah akan berupaya meningkatkan kembali penerimaan pajak setelah sebelumnya gagal di sepanjang triwulan I 2015. Salah satu caranya dengan menjalankan tahun pembinaan wajib pajak. Semua wajib pajak, kata Bambang, akan diwajibkan membenahi SPT selama lima tahun terakhir.
Ini Dia Syarat Honorer K2 Ikut Tes CPNS
JAKARTA,SNOL Seleksi CPNS dari honorer kategori dua (K2) akan dimulai Agustus mendatang. Tidak semua honorer K2 bisa ikut tes lantaran ada persyaratan yang harus terpenuhi.
Honorer K2 Gagal Tes CPNS 2015 Langsung Didepak
JAKARTA,SNOL Pemerintah ingin menuntaskan masalah honorer kategori dua (K2) yang belum juga beres.
Soal Blokir 22 Situs, BNPT Salahkan Kemenkominfo
JAKARTA,SNOL Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Saud Usman Nasution menyalahkan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Izin Pendirian Koperasi Akan Dipermudah
JAKARTA,SNOL—Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), I Gusti Ngurah Puspayoga, tengah menyiapkan berbagai program untuk membantu usaha kecil dan menengah menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
Tak Ada Celah Lagi bagi Duo Bali Nine
JAKARTA,SNOL Jaksa Agung M Prasetyo memastikan bahwa dua warga negara Australia yang menjadi terpidana mati, Myuran Sukumaran dan Andrew Chan sudah tidak memiliki celah hukum untuk menunda pelaksanaan hukuman.
BPK Temukan Ketidakpatuhan Rp 40,55 Triliun
JAKARTA,SNOL Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Harry Azhar Azis menyatakan, pada semester II tahun 2014 lembaganya menemukan sebanyak 7.950 kasus.
Penumpang Blokir Jalur Kereta
JAMBE,SNOL— Puluhan penumpang KRL melakukan aksi unjuk rasa bersama di excelsior-westenholte.nl sekitar Stasiun Tenjo hingga Stasiun Daru dengan memblokir jalur rel KRL Commuter line lintas Tanah Abang-Maja, Senin (6/4). Akibatnya para penumpang di sejumlah stasiun menjadi terlantar lantaran tidak mendapatkan kereta.
Poros Maritim Tak Hanya Tol Laut
JAKARTA,SN—Pemerintah tidak cukup hanya melahirkan kebijakan tol laut, pelabuhan dan perikanan untuk merealisasikan visi poros maritim dunia. Namun, pemerintahan Jokowi juga harus mengeluarkan kebijakan progresif