Masyarakat Solear Tolak Embung

SOLEAR,SNOL—Rencana Pemkab Tangerang untuk membuat tempat penampungan air (embung) di Desa Solear Kecamatan Solear menuai penolakan masyarakat. Penolakan ini muncul lantaran harga tanah yang diberikan pemerintah terlalu rendah, untuk membebaskan lahan masyarakat guna pembangunan embung.

            Salah satu warga Desa Solear Sumanta mengatakan, pemerintah harus menyesuaikan harga yang ditawarkan untuk pembebasan lahan masyarakat guna pembangunan embung di Desa Solear. Menurutnya, saat ini harga yang diajukan bukan berdasarkan keinginan masyarakat melainkan keinginan Pemkab Tangerang.

            “Harganya dulu sesuaikan baru kami mau dilakukan pembebasan. Kami menolak jika harganya tak sesuai. Karena kalau ternyata tanahnya kami jual terus kami beli ditempat lain yang ternyata lebih mahal bagaimana? Siapa yang mau nambahin uangnya lagi,” keluhnya kepada Satelit News, Selasa (28/7).

            Berdasarkan keterangan masyarakat harga yang ditawarkan pemerintah yakni Rp1,2 juta permeter. Namun, masyarakat menolak dan minta pemerintah untuk membayar Rp2,2 juta permeter.

            Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang Slamet Budhi mengaku hal tersebut memang menjadi salah satu kendala yang dihadapinya. Masyarakat enggan melepas tanahnya ketika pembelian dilakukan oleh pemerintah. Namun pihaknya terus berupaya melakukan negosiasi dengan masyarakat.

            “Paling tidak mencari jalan tengahnya bagaimana. Bukan cuma soal pembebasan lahan yang akan dijadikan lokasi pembuatan embung. Sama halnya seperti pembebasan lahan untuk pelebaran jalan. Detail Engineering Design– nya sudah siap hanya tinggal pelaksanaan pembebasan lahan. Cuma rata-rata masyarakat meminta harga yang melebihi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)- nya,” jelas mantan Kasatpol PP ini.

            Menurutnya, jika memang harus ada perubahan harga maka tentunya harus melalui proses dan mekanisme yang berlaku. Pihaknya juga menginginkan tahun ini bisa segera dilakukan proses pembuatannya agar pada tahun 2016 sudah bisa digunakan. “Kalau harga itu kan tidak bisa deal hari ini terus dibayar hari ini. Harus ada perubahan penganggaran terlebih dahulu dan itu yang memakan waktu tidak sebentar,” papar pria yang pernah menjabat di wilayah Bandung ini.

            Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Tangerang Dahyat Tunggara mengatakan, dari tahun ke tahun kendala yang kerap dihadapi oleh pemerintah adalah masalah harga pembebasan lahan yang tidak sesuai dengan masyarakat. Pihaknya juga akan mencoba untuk bermusyawarah dengan beberapa tokoh masyarakat Solear terkait hal ini.

            “Memang masalahnya seperti itu, harga yang ditentukan tidak disetujui oleh warga. Dampaknya pembebasan lahan menjadi terhambat,” pungkas wakil Rakyat asal Solear ini. (mujeeb/aditya)