BPS Bakal Data Ulang Angka Kemiskinan

SERPONG, SNOL—Diprediksi akan naik, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tansgel bakal mendata ulang angka kemiskinan bulan depan. Setidaknya, pada 2013 sebanyak 1,75 persen atau sekitar 25.400 dari 1.443.403 warga di Kota Tangsel, tercatat sebagai warga miskin.
Antisipasi terus meningkatnya angka kemiskinan tersebut, Pemkot gelontorkan Rp 160 miliar untuk peningkatan perekonomian warga. Data 1,75 persen tersebut berdasarkan data BPS setempat di 2013.
Diungkapkan Kepala BPS Kota Tangsel Faizin, saat ini pihaknya bakal memperbaharui data warga miskin dan rentan miskin di 2015. Survei warga miskin tersebut akan dilakukan berdasarkan by name by addres, pada awal Juni mendatang.
“Diperkirakan pada Desember sudah selesai. Sehingga datanya bisa jadi tolak ukur perencanaan APBD di tahun berikutnya,” ungkap Faizin saat ditemui di salah satu rumah makan di Serpong, Rabu (20/5).
Tak hanya sampai pada angka 1,75 persen saja. BPS diungkapkan Faizin memprediksi secara makro atau Rumah Tangga Sasaran ada sebanyak 3 persen dari jumlah penduduk Tangsel atau 36.098 rumah tangga yang dinyatakan rentan miskin atau berpendapatan hampir menyentuh Rp 378.303 per kapita.
“Logikanya, bila rumah tangga sasaran ini tidak kita tahan, ditambah perkembangan kenaikan harga BBM, maka kemungkinan besar rumah tangga sasaran yang rentan miskin ini akan jatoh,” tuturnya.
Untuk itu, sebanyak 36 ribu lebih rumah tangga ini, juga berhak mendapatkan bantuan penanggulangan angka kemiskinan. Misalnya saja, diberikan bantuan permodalan dan juga kemampuan skill untuk usaha kecil dan menengah.
“Sehingga, angka kemiskinannya tidak akan naik dari 1,75 persen dari jumlah penduduk Tangsel. Kalau bisa terus menurun,” katanya.
Sementara, diungkapkan Kepala Bapedda Kota Tangsel Tedy Meiyadi, Pemkot mulai mencari solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Salah satunya, dengan cara menambah Rp 4 miliar anggaran sumbangan dari Forum CSR dan Rp 160 miliar dari APBD, untuk mengangkat perekonoian masyarakat.
Ratusna miliar anggaran tersebut terpecah pada 9 SKPD yang akan menanggulangi angka kemiskinan ini. Seperti pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pendidikan, BMPPKB, serta empat dinas lainnya. “Ke sembilan dinas ini akan menyelenggarakan sekitar 69 kegiatan di 14 program pengentasan kemiskinan dan juga kenaikan perekonomian rakyat,” kata Teddy.
Sementara, mantan Anggota DPRD Kota Tangsel Ruhamaben menuturkan untuk mengurangi angka kemiskinan di Kota Tangsel, terlebih dahulu harus memiliki data kemiskinan yang valid. Karena itu, harus ada single database kemiskinan di Kota Tangsel yang valid berupa by name by address yang bisa diupload di website.
“Dengan mengacu pada angka kemiskinan yang benar, maka program di bidang kemiskinan juga menjadi jelas dan terukur,” ujarnya.
Menurutnya, untuk menunjang program kemiskinan ini tiap RW (rukun warga) harus mempunyai balai warga yang dilengkapi komputer dan akses internet. Nantinya, ada petugas yang kerjanya mengupdate data orang miskin di RW nya.
“Dari kegiatan ini akan terlihat apakah (data kemiskinan) sudah tepat, warga yang sudah dapat BPJS, raskin dan bantuan-bantuan lainnya,” ucap mantan pimpinan DPRD periode 2009-2014 ini. (pramita)