Ditanya Kontrak Kerja, SKPD Cuek
SERPONG,SNOL—Upacara yang berlangsung di Lapangan Cilenggang, Kecamatan Serpong, Kota Tangsel, mendadak kaku, ketika Walikota Airin Rachmi Diany, geram. Pasalnya, ratusan SKPD tak ada yang menjawab serius ketika ditanyakan soal Kontrak Kinerja atau timetable, Senin (18/5).
Dengan nada menegur, Airin kembali menegaskan soal lembaran kontrak kinerja atau timetable selama setahun ini. Pasalnya, kertas yang dibuat dan ditandatangani kepala dinas dan para kepala bidang (kabid)-nya, sebagai tolak ukur kinerja mereka.
“Saya tanya, selama satu semester ini, suka dilihat enggak timetablenya?” tanya Airin yang disambut nada sumbang ratusan SKPDnya. Mendapat respon tak menyenangkan, Airin memaksa SKPDnya untuk menunjuk tangan siapa yang suka melihat atau me-review timetable yang sudah dibuat sebelumnya.
Yang menunjuk tangan pun segelintir orang. Sifat jujur ratusan SKPD ini pun, seperti membuat Airin kecewa. “Saya tegaskan sekali lagi, timetable itu sangat penting. Ini teguran untuk kita semua, perhatikan kembali kinerja selama hampir pertengahan tahun ini,” tegas Airin.
Lagi-lagi wanita berkerudung ini mengingatkan, penjadwalan yang sudah dibuat sebelum penyusunan anggaran tersebut, harus sering dilihat. Sehingga instansi tersebut menjadi tahu, apa saja yang sudah dikerjakan atau yang belum.
“Timetable itu bukan hanya catatan yang dibaca dan dijadikan sebagai agenda laporan saja saat sedang rapat,” katanya. Kontrak kinerja itu pun sengaja dibuat dan ditandatangani oleh jajarannya, agar semua program bisa berjalan baik dan menerapkan kedisiplinan.
Airin pun menekankan SKPDnya, agar SILPA tak lagi mencapai 500 sampai 600 miliar seperti tahun 2014. Artinya bila daya serap minim maka daya serap pembangunan tidak merata dan tidak total, seharusnya selesai tahun ini.
Justru adanya SILPA berarti pembangun tertunda dan harus dibangun kembali tahun berikutnya. “Saya tidak mau SILPAnya seperti tahun kemarin, apa lagi sampai melebih,” tegasnya lagi.
Senada juga diungkapkan oleh Ketua DPRD Tangsel Much Romlie MA, menurutnya, teguran walikota harus dijadikan cambukan SKPD agar lebih semangat lagi bekerjanya. Jangan sampai, SILPA sama atau bahkan meningkat dibandingkan 2014.
“Kalau kemudian SILPA itu besar artinya tidak mampu menjalankan tugas. Sementara anggaran untuk digunakan sesuai perencanaan yang ada. Maka kami sarankan kepada mereka yang tidak menguasai bidang jangan dipaksakan,” pungkasnya. (pramita)