Pemprov Diminta Sediakan Lahan 5000 Hektar
SERANG,SNOL–Pemprov Banten siap menyediakan dan membebaskan lahan sekitar 5000 hektar, untuk pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa). Banguna ini akan diperuntukan bagi warga Banten yang berprofesi sebagai buruh.
Lahan tersebut rencananya berada di wilayah Tangerang dan Kabupaten Serang.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Banten Rano Karno mengungkapkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara nasional sudah mencanangkan satu juta rumah bagi buruh dan beberapa persennya akan dibangun Rusunawa. Ini merupakan program pemerintah untuk mewujudkan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Bapak Presiden Jokowi meminta kepada kami untuk menyediakan lahan sekitar 5000 hektar untuk program itu,” kata Rano, saat ditemui usai menghadiri apel bersama persiapan memperingati Hari Buruh International, di halaman Mapolda Banten, Kamis (30/4) lalu.
Dari sekitar 7,7 juta jiwa warga Banten, sekitar 1,3 juta jiwa adalah warga yang berprofesi sebagai pekerja (buruh). Mereka tersebar di Kabupaten Serang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), dan Kabupaten Tangerang. “Memang mayoritas dari buruh ini belum memiliki tempat tinggal permanen. Mereka biasanya ngontrak rumah bersama keluarganya,” tambahnya.
Disinggung soal anggaran dari APBD Banten untuk penyediaan lahan sekitar 5000 hektare tersebut, Rano mengaku, Pemprov tidak bisa menyediakannya karena anggarannya sudah dicanangkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR), bekerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).
“Kita hanya menyediakan lahan saja, yang membebaskannya tetap pemerintah pusat,” ujarnya.
Pembangunan rusunawa ini akan dimulai maksimal akhir tahun 2015. “Kita akan membentuk panitia kecil untuk program ini,” pungkasnya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten, Hudaya Latuconsina menjelaskan, saat ini pihaknya tengah melakukan pendataan para buruh yang akan mendapatkan program bantuan Rusunawa. “Tentu yang akan mendapatkan program itu ada klasifikasinya,” tandasnya.
Ketua DPRD Banten, Asep Rahmatullah, meminta Pemprov tidak gegabah dalam merekomendasikan para buruh yang berhak mendapatkan program Rusunawa dari pemerintah pusat. Ia berharap, buruh yang diprioritaskan adalah mereka yang berpenghasilan rendah dan belum memiliki rumah secara permanen. “Jangan sampai, bantuan program itu tidak tepat sasaran, dan dirasakan oleh orang-orang yang mampu,” imbuhnya. (ahmadi/mardiana/jarkasih)