Pejabat Pemkab Jadi Bulan-bulanan Dewan

SERANG,SNOL— Delapan program unggulang Pemkab Serang yang tertuang dalam RPJMD 2010-2015, dikritisi oleh DPRD. Wakil rakyat menuding, selama masa jabatan Bupati Serang,

program yang dicanangkan tersebut hingga kini masih nihil alias belum terlaksana maksimal.

Kritikan pedas itu dilontarkan legislatif dalam rapat Pansus Pembahasan LKPJ akhir masa jabatan Bupati Serang, yang digelar di ruang Paripurna DPRD, Kamis (19/3). Dari pantauan, para wakil rakyat nampak antusias mencecar pihak eksekutif dengan berbagai pertanyaan. Salahsatunya terkait delapan program unggulan yang tertuang dalam RPJMD yang hingga kini belum tercapai.

Anggota Pansus LKPJ DPRD Kabupaten Serang Mansur Barmawi mengatakan, RPJMD merupakan janji kepala daerah dalam menjalankan amanatnya selama lima tahun ke menjabat. Namun hingga kini delapan program yang dijanjikan itu belum satu pun terlaksana. “Ini masih belum optimal, masa satu periode program unggulan tidak tuntas. Bagi saya ini sangat aneh,” ujarnya.

Ia menuturkan, yang membuatnya semakin tidak mengerti adalah bukannya berupaya mendekati janjinya, Pemkab Serang justru malah merevisi program yang mereka sendiri canangkan. “Yang anehnya lagi RPJMD kok diubah. Contohnya, TPSA Bojongmenteng dari yang awalnya selesai direvisi menjadi hanya cukup kajian. Ini kajian apa, tidak jelas,” tandas Ketua Fraksi PKS ini.

Anggota Pansus LKPJ lainnya dari Fraksi PPP DPRD Heri Azhari, menilai jika Pemkab terkesan tidak konsisten untuk meralisasikan RPJMD. Misalnya, Pemkab tidak pernah mengalokasikan dana yang signifikan untuk membentuk kawasan minapolitan. “Kawasan minapolitan 80 persen itu dari anggaran pusat, sedangkan dari Pemkab Serang tidak pernah menganggarkan secara signifikan,” ungkapnya.

Menurutnya, inkonsisten Pemkab Serang lainnya dalam RPJMD adalah pembentukan kawasan wisata Rawa Danau. Saat ditetapkan, disitu yang tertuang adalah kawasan ekowisata yang terdiri dari Rawa Danau dan Cinangka. Tapi yang sekarang terjadi dalam dua tahun terahir, Pemkab malah membangun kawasan ekowisata Situ Terate di Kecamatan Cikande.

“Di RPJMD itu tidak muncul Situ Terate, jadi saya minta semua pihak untuk konsisten dengan apa yang kita buat,” tuturnya.

Anggota Pansus LKPJ sekaligus Ketua Fraksi PAN DPRD Feri Teruna mengatakan, Pemkab Serang seharusnya bisa fokus mewujudkan semua program dalam RPJMD. Pemkab seharusnya tidak terlalu mengklaim keberhasilan berupa opini BPK dengan predikat WTP. “Kalau RPJMD itu seperti shalat lima waktu, kita wajib mendapatkannya tetapi tidak bisa menjadi tolak ukur keberhasilan,” ujarnya.

Sekda Kabupaten Serang Lalu Atharusslam Rais ditemui wartawan usai rapat Pansus mengatakan, semua yang menjadi pertanyaan pihak legislatif akan dijelaskan secara detail dalam rapat Pansus selanjutnya. “Kami akan siapkan penjelasannya dan akan kami sampaikan dalam rapat berikutnya,” katanya. (mg23/jarkasih)