Tunggakan Listrik PJU Tangsel Rp 18 M
SETU, SNOL Di saat sejumlah SKPD dikurangi anggarannya di tahun 2015, DPRD Tangsel justru menambahkan anggaran untuk Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) setempat sebesar Rp19 miliar.
Anggaran tersebut diperuntukkan untuk pembayaran tagihan listrik dan pemasangan penerangan jalan umum (PJU) serta lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang. “Ya kita tambah sekitar Rp 19 miliar,” ungkap Ketua DPRD Tangsel Moch Ramlie, Senin (12/1).
Menurut Ramlie, keberadaan PJU sangat penting, apalagi saat musim hujan, apalagi masih banyak PJU mudah mati dan rusak. “Inilah yang perlu diperhatikan serius oleh Pemkot. Karena dewan menganggap keberadaan PJU sangat dibutuhkan, dan masih banyak di titik-titik di jalan kota yang perlu dipasang,” ujarnya.
Terkait lahan Cipeucang, Ramlie menambahkan, karena luas TPA Cipeucang kurang ideal makanya dianggarkan lagi sekitar Rp 1 miliar. “Ya dianggarakan Rp 1 miliar. Yang penting baik bagi masyarakat,” ungkap politisi Golkar ini.
Anggota DPRD Tangsel Aguslan Busyro mengatakan, anggaran tambahan untuk Dinas DKPP sebesar Rp 19 miliar itu sebenarnya untuk pembayaran tunggakan listrik PJU dan pemasangan PJU. Sementara Rp1 miliar lagi untuk sistem pengelolaan Cipeucang.
Terkait adanya tunggakan listrik ini, Aguslan mengaku heran. Padahal, kata Aguslan, tahun 2014 saja tunggakan listrik mencapai 6,5 miliar. “Saya juga bingung, kok bisa terjadi seperti ini. Kita akan panggil saat Rapat koordiansi (rakor) dewan dengan SKPD untuk mempertanyakan besarnya tunggakan listrik,” ujarnya.
Terpisah, Kepala DKPP Tangsel Muhammad Taher mengatakan, anggaran tambahan Rp 18 miliar tersebut bukan untuk membayar tunggakan listrik di tahun lalu, namun dianggarkan untuk pembayaran tagihan rekening listrik PJU selama setahun penuh di 2015. “Tahun lalu sudah lunas,” katanya.
Menurut Taher, dari sekitar 20 ribu titik lebih PJU di Tangsel, dalam satu bulan pihaknya membayar tagihan listrik sebesar Rp 2,75 miliar. Jumlah tersebut naik dibandingkan tahun lalu yang sebelumnya hanya Rp 2,25 miliar per bulannya. “Kalau tahun ini naik karena kita nambah titik PJU baru,” ujarnya.
Ditambahkan Taher, jika ditotal, sebenarnya DKPP harus membayar sekitar Rp 33 miliar untuk rekening listrik saja. Makanya untuk kekurangannya, DKPP bakal mengajukan kembali di APBD perubahan 2015. “Yang penting terbayar. Sama sekali kita tidak nunggak,” pungkasnya.(pramita/dm/satelitnew)