Banten Masih Dibayangi Kasus Suap dan Mark Up

BANTEN,SNOL Kasus suap dan mark up anggaran masih membayangi pemerintahan di Provinsi Banten. Kepala BKD Provinsi Banten Kurdi Matin, mengakui hal itu masih banyak terjadi di lingkup pemerintahan tempatnya bertugas.

“Kasus suap menyuap, kick back, menyalahi prosedur, mark up harga dan kasus-kasus lainnya, di Banten sendiri kejadian seperti ini masih banyak ditemukan. Oleh karena itu harus ada solusi penanganan dan pencegahannya yang mesti diterapkan di Banten,” ujar Kurdi kepada Satelit News, Rabu (10/12).

Saat dihubungi, calon Sekretaris Daerah (Sekda) Banten terpilih itu tengah berada di Graha Sabha Pramana UGM Yogyakarta, dalam rangka mengikuti Festival Anti Korupsi yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (Korupsi).

Kurdi mengatakan, salah satu materi yang dibahas dalam seminar di Festival Anti Korupsi yang diikutinya itu adalah terkait problematika yang terjadi dalam pengadaan barang/jasa. Ada empat masalah yang kerap ditemukan, yakni pasar tidak terbuka, manajemen pengadaan lemah, belum governance dan banyaknya kasus Tindak Pidana Korupsi (TPK).

“Sebenarnya di Banten sudah lama mensosialisasikan prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah. Prinsipnya harus efisien, akuntabel, adil/tidak diskriminatif, bersaing, terbuka, transparan, efektif. Saya yakin di Banten sudah sesuai prinsip pengadadaan barang. Belum lama juga BIRO Ekbang melakukan sosialisasi pengadaan barang/jasa kepada pengusaha, media dan LSM,” sambung Kurdi Matin.(mety/jarkasih/satelitnews)