Proyek JSS Belum Jelas, Banten Kebut Bangun Pelabuhan Internasional
SERANG,SNOL— Banten kebut pembangunan pelabuhan Bojonegara yang berlokasi di Kabupaten Serang. Pengebutan pembangunan pelabuhan bertaraf internasional ini disebabkan beredarnya kabar gagalnya pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) dan di galakkannya poros maritim nusantara.
“Semua sudah siap, tinggal rekomendasi dari Cilegon sebagai bentuk dukungan tertulis, karena Cilegon kota pendukung. Lalu dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP),” kata Cepi S Alam, Kadishub Provinsi Banten, saat ditemui diruang kerjanya, Jum’at (07/11).
Kesiapan ini akan segera dibuktikan dengan pembahasan persiapan teknis pembangunan pelabuhan internasional Bojonegara yang masuk ke dalam wilayah Kabupaten Serang, agar kedepannya nelayan kecil tak terpinggirkan.
“Kita sedang melakukan penyusunan Standar Operasi Perusahaan (SOP) terkait perijinan dan kegiatan yang lain. Lalu penertiban terkait pelabuhan kecil di sekitarnya. Jangan sampai mereka yang punya lahan di pinggirkan, tapi dikerjasamakan,” terangnya.
Lahan pelabuhan internasional Bojonegara sendiri seluas 450 hektar dan akan menampung kapal-kapal besar. Sehingga, study kelayakan terkait ekosistem laut agar tak rusak pun harus segera dilakukan.
“Untuk kondisi dalam laut akan dibicarakan secara khusus, agar jangan sampai ekosistemnya rusak,” tegasnya.
Selain pelabuhan Bojonegara, Pemprov Banten juga meminta pemerintah pusat untuk melakukan perluasan Pelabuhan Penyeberangan Merak Kota Cilegon, jika pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) batal dibangun atau ditangguhkan pembangunanya. Sebab, kondisi Pelabuhan Merak saat ini belum bisa mengatasi kemacetan yang kerap terjadi di Pelabuhan Penyeberangan Pulau Jawa dan Sumatera.
Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Banten Rano Karno mengatakan, jika ada perubahan rencana pembangunan dari pemerintah pusat seperti ditangguhkanya pembangunan JSS, maka harus ada alternatif lain yaitu melebarkan Pelabuhan Merak. “Kalau batal, solusinya harus memperluas Pelabuhan Merak, karena JSS sebagai solusi moda transportasi,” katanya.
Saat disinggung apakah Pemprov Banten tetap ingin membangun JSS? Rano tidak menjawab dengan tegas, namun Rano hanya mengatakan JSS yang akan menghubungkan Jawa – Sumatera ini merupakan kepentingan masyarakat luas. “Sebetulnya kepentingan semua, tapi ini juga (isu pembatalan) mungkin konsep presiden dengan Kemaritiman itu,” katanya.
Terkait sudah berapa besar biaya yang telah dikeluarkan oleh Provinsi Banten untuk mempersiapkan pembangunan JSS, Rano mengaku sangat kecil. Sebab semua pembiayaan itu lebih besar adalah Pemerintah Pusat. “Bantan hanya membentuk konsorsium antara Pemerintah Provinsi Banten, Provinsi Lampung dan Pengusaha,” kata Rano.
Plt Sekda Banten Widodo Hadi menambahkan, Pemprov belum mengambil langkah kongkrit kelanjutan JSS. Alasanya masih menunggu arahan dan instruksi langsung dari pemerintah pusat. “Secara legal JSS masih berjalan karena belum ada Perpres yang baru tentang JSS. Kami akan bertindak jika sudah ada perubahan atau pencabutan perpres oleh pemerintah pusat,” ujarnya.
Namun untuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengembangan Kawasan Ekonomi Potensial (KEP) untuk mendukung Kawasan Strategis Infrastruktur Selat Sunda (KSISS) maupun perusahaan gabungan antara Banten dan Lampung, yaitu PT Graha Banten Lampung sejahtera masih berjalan. “Kami nanti akan koordinasikan itu dengan Pemprov Lampung,” katanya.
Diketahui, peletakan batu pertama untuk JSS direncanakan pada 2014. Jembatan yang akan dibangun itu akan memiliki total panjang 29 Km dengan lebar 60 meter. JSS ini akan menggunakan 2 x 2 lajur jalan mobil, dauble track KA di tengah, dan 2×1 jalur jalan motor.
Mengenai lokasinya yakni 50 Km dari Gunung Krakatau dan didesain tahan terhadap gempa dan tsunami. JSS itu juga akan melintasi 3 pulau, yaitu Pulau Prajurit, Pulau Sanghiyang dan Pulau Ular. JSS terdiri dari 2 jembatan gantung berbentang ultra panjang, yakni 3,5 Km dan 7 KM, serta tiga jembatan konvensional berbentang 6 – 7,5 Km. (mg11/jarkasih)